Kritisi Kinerja, Fraksi-fraksi di DPRD Nunukan Nilai Pemkab Belum Maksimal Genjot Sektor Potensial

TRIBUNKALTARA.COM, NUNUKAN - Sejumlah fraksi-fraksi di DPRD Nunukan menilai Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Nunukan belum maksimal dalam menggenjot sektor potensial yang dapat meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD).

Hal itu disampaikan sejumlah fraksi-fraksi di DPRD Nunukan pasca laporan Bupati Nunukan Asmin Laura terkait pendapatan daerah tahun anggaran (TA) 2023 melebihi target hingga Rp1,7 triliun atau tepatnya Rp1.775.514.283.946,26 dari target Rp1.619.562.298.117,00.

Anggota DPRD Nunukan dari Fraksi Partai Demokrat, Robinson Totong menuturkan bahwa pelaksanaan kegiatan APBD tahun 2023 sudah baik.

Namun terdapat beberapa sektor yang perlu mendapat perhatian lebih maksimal antara lain sektor UMKM, pendidikan, dan kesehatan.

Baca juga: Pendapatan Daerah Nunukan Tahun 2023 Lebihi Target hingga Rp1,7 Triliun, Begini Kata Bupati Laura

Selain itu kata Robinson Totong, Fraksi Partai Demokrat menilai masih banyak sektor potensial yang dapat meningkatkan PAD, justru belum disentuh secara maksimal oleh Pemkab Nunukan.

"Sektor potensial yang belum disentuh secara maksimal oleh Pemkab Nunukan seperti retribusi parkir, retribusi warung/rumah makan, pajak/izin bangunan dalam pengertian luas, perkebunan, dan lain sebagainya," kata Robinson Totong kepada TribunKaltara.com, Selasa (16/07/2024), pukul 13.00 Wita.

Sementara itu Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), meminta kepada Pemkab Nunukan untuk terlibat aktif dalam pemberantasan kemiskinan dan pengangguran.

Menurut anggota DPRD Nunukan Fraksi PKS, Andre Pratama menurunnya harga rumput laut membuat mayoritas masyarakat di daerahnya terkena dampak ekonomi yang sangat memperihatinkan.

"Kami minta Pemkab Nunukan tetap pantau semua kegiatan yang telah dilaksanakan. Jangan sampai ada program yang sudah dilaksanakan. Tapi belum dirasakan manfaatnya oleh masyarakat," ucap Andre Pratama.

Selain itu, Andre juga berharap agar kebijakan Pemkab Nunukan betul-betul berpihak kepada masyarakat.

"Kalau ada bantuan, harus diberikan kepada yang berhak menerima. Seperti kelompok tani dan lain-lain. Bukan kepada seorang kepala dinas dan keluarganya," ujarnya.

Selanjutnya Ketua Fraksi Perjuangan Persatuan Nasional DPRD Nunukan, Lewi meminta kepada Pemkab agar menyelesaikan program-program daerah yang belum tuntas.

"Kegiatan baik dari hasil Musrembang, usulan teknokratik, maupun pokok-pokok pikiran DPRD yang tidak dapat diakomodir karena keterbatasan anggaran tahun 2023 maupun 2024, supaya dianggarkan pada tahun berikutnya," tutur Lewi.

Lewi juga menyarankan agar dalam melakukan peningkatan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat, Pemkab Nunukan harus melakukan kajian serius tentang potensi-potensi ekonomi yang perlu dikembangkan.

"Kami berharap kepada pemerintah daerah agar lebih giat dalam menggali dan memanfaatkan semua potensi termasuk mengoptimalkan pajak daerah yang dapat meningkatkan PAD," ungkapnya.