Berita Kaltim Terkini
Ibu-ibu Berdaster Geruduk Kantor Gubernur Kaltim, Protes Jual Beli Buku Paket dan LKS di Sekolah
Ketika ibu-ibu berdaster menggeruduk Kantor Gubernur Kaltim, protes praktik jual beli buku paket dan Lembaran Karya Siswa (LKS) di sekolah.
TRIBUNKALTARA.COM, SAMARINDA – Ketika ibu-ibu berdaster menggeruduk Kantor Gubernur Kaltim, protes praktik jual beli buku paket dan Lembar Kerja Siswa (LKS) di sekolah.
Belasan ibu-ibu berdaster kompak turun ke jalan menyampaikan keresahan orangtua terkait jual beli buku di sekolah, Rabu (24/7/2024) kemarin.
Sembari menaiki atap mobil, korlap aksi Nina menyuarakan keresahannya.
Aksi Stop Komersialisasi dan Liberalisasi Pendidikan Anak ini dipicu oleh keluhan para orangtua yang terbebani dengan biaya pembelian buku di sekolah terutama di tengah kondisi ekonomi yang sulit.
Ia mengungkapkan, orangtua murid harus mengeluarkan biaya hingga Rp1,5 juta untuk membeli buku paket dan LKS untuk satu orang anaknya.
Ia merasa keberatan dengan beban biaya ini, terutama karena ia adalah tulang punggung keluarga.
"Kalau buku LKS bisalah kami perjuangkan, karena sebagai orangtua kan kami punya tanggung jawab untuk pendidikan anak," ujarnya.
Padahal, ada dana BOS dan Bosda yang dialokasikan minimal 20 persen untuk pembelian buku paket wajib.
"Tapi nyatanya di Samarinda ada 226 sekolah dasar yang diduga masih menerapkan jual beli buku. Nah dana itu ke mana?," beber Nina.
Baca juga: Fenomena Badut Jalanan Bermunculan di Nunukan, Sebagian Anak Usia SD Akui Demi Biaya Sekolah
Ia pun menuntut transparansi dari pihak sekolah terkait penggunaan dana BOS.
"Tapi tidak serta merta janji negara kita biarkan," ungkap Nina.
Hal ini pun diakui oleh salah satu orang tua lainnya, Ana. Tahun ini, ia harus menyisihkan pendapatan untuk membeli kebutuhan sekolah anaknya.
Ana membeli buku LKS dengan harga Rp 160 ribu per semester nya. Sedangkan buku paket ia beli dengan harga kurang lebih Rp 685 ribu. "Tapi kalau buku paket untuk dua semester," ujarnya.
Orangtua siswa lainnya, Sida turut menyuarakan kekhawatirannya terkait sistem pembelian buku paket yang dinilai boros dan mahal.
Ia mengkritik sistem yang mewajibkan orang tua membeli buku baru setiap tahun, padahal banyak buku dari tahun sebelumnya masih dalam kondisi baik dan dapat digunakan kembali.
Kantor Gubernur Kaltim
aksi protes
jual beli
buku paket
LKS
sekolah
Pj Gubernur Kaltim
Dinas Pendidikan
Bosda
Triwulan II Tahun 2025, Ekonomi Kaltara Tumbuh 4,54 Persen, Industri Pengolahan Tertinggi |
![]() |
---|
Pemungutan Suara Ulang di Kaltim, KPU Tetapkan Nomor Urut Peserta Pilkada Kukar dan Mahulu 2024 |
![]() |
---|
Pemprov Kaltim Jajaki Pembangunan Universitas Negeri di Berau, Seno Aji Sebut ITB dan UI |
![]() |
---|
DPRD Kaltara Terima Kunjungan Audensi Kanwil Kemenag, Bahas Pendirian IAIN hingga Perda Pendidikan |
![]() |
---|
54 Peserta Ikut Pemusatan Latihan LPTQ Kaltim, Persiapan Kafilah STQH Tingkat Nasional di Kendari |
![]() |
---|
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.