Berita Kaltim Terkini

Ibu-ibu Berdaster Geruduk Kantor Gubernur Kaltim, Protes Jual Beli Buku Paket dan LKS di Sekolah

Ketika ibu-ibu berdaster menggeruduk Kantor Gubernur Kaltim, protes praktik jual beli buku paket dan Lembaran Karya Siswa (LKS) di sekolah.

Editor: Sumarsono
Tribun Kaltim
Ketika ibu-ibu berdaster menggeruduk Kantor Gubernur Kaltim, protes praktik jual beli buku paket dan Lembar Kerja Siswa (LKS) di sekolah. 

"Sudah kita rangkum dan catat semua. Dalam waktu dekat kita akan sampaikan kepada Pak Pj Gubernur Kaltim (Akmal Malik)," jelas Abdul Rozak.

Dalam pertemuan itu mereka turut menjelaskan terkait penggunaan Bantuan Operasional Sekolah Nasional (BOSNAS) dan Bantuan Operasional Daerah ( Bosda ) yang diklaim tidak transparansi.

"Kalau dari kami selama ini sudah berjalan baik dan minim keluhan. Tapi apapun aspirasinya kami terima untuk perbaikan-perbaikan ke depan," singkat Abdul Rozak.

Ketua Tim Reaksi Cepat Perlindungan Anak dan Perempuan (TRC PPA) Kaltim sekaligus salah satu orangtua murid, Rina Zainun menjelaskan hasil pertemuan mengatakan akan ada surat rekomendasi yang keluar satu minggu ke depan.

"Rekomendasi itu akan mengantarkan kita (orangtua murid) untuk bertemu Pak Pj," jelasnya.

Rina Zainun kembali menegaskan mereka hanya ingin diberikan transparansi mengenai maksud dari sekolah gratis dan penggunaan dana BOS yang dikatakan untuk pembelian buku.

 "Maksud sekolah gratis ini seperti apa. Batasan gratisnya sampai mana? Begitupun penggunaan dana BOS ini bagaimana, apakah hanya buku tertentu yang disediakan?" ucapnya.

Sebab jelasnya, dewasa ini cukup banyak kasus orangtua takut menyekolahkan anaknya sebab tidak mampu membeli seragam dan buku pelajaran.

Baca juga: Suplai Buku Anak Jadi Program Prioritas Pemkab Bulungan, 27.200 Siswa Telah Menerima Manfaat

 Sebagai salah satu contoh, ada seorang ibu di Samarinda yang takut memasukan anaknya ke SD dengan alasan keterbatasan biaya.

"Jadi konotasi wajib belajar 12 tahun itu apa. Arti sekolah gratis itu apa? Itu yang kami ingin tahu.

Kalau mampu saja mau ada biaya tambahan tidak masalah. Tapi banyak warga kita tidak mampu," imbuhnya.

Kendati demikian pihaknya berterimakasih sebab pihak Pemprov sangat terbuka dan bersedia mengeluarkan surat rekomendasi untuk bertemu orang nomor satu di Kalimantan Timur. (snw/ave/uan)

Baca berita terkini Tribun Kaltara di Google News

Berita Terkait
  • Ikuti kami di
    AA

    Berita Terkini

    © 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved