Demi Penuhi Target Pengguna IKD, Disdukcapil Tana Tidung Akan Buka Layanan di Stan IRAU Ke-7

TRIBUNKALTARA.COM, TANA TIDUNG - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Tana Tidung terus mendorong pemenuhan target pengguna aplikasi IKD (Identitas Kependudukan Digital).

Hingga saat ini pengguna IKD di Kabupaten Tana Tidung baru mencapai angka lima persen dari target capaian 30 persen.

Hal ini diungkap Kepala Disdukcapil Kabupaten Tana Tidung Rahmawani kepada TribunKaltara.com saat ditemui di Kantornya Jl Perintis, Desa Tideng Pale, Kabupaten Tana Tidung, Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) Rabu (31/7/2024).

"Kalau dari kementerian itu kita ditarget 30 persen cuma capaian kita baru lima persen, se-Kaltara itu mungkin baru sekitar tiga persen," kata Rahmawani.

Meskipun pengguna IKD di Kabupaten Tana Tidung (KTT) masih mencapai angka lima persen, Tana Tidung masih menempati urutan tertinggi di Kaltara.

"Sebenarnya pengguna IKD di Kaltara paling tinggi itu di KTT, tapi memang masyarakat mengaku belum merasakan manfaatnya jadi masih ada yang enggan menggunakan IKD ini," ungkapnya.

Ia juga mengatakan Disdukcapil Tana Tidung akan melakukan aksi jemput bola dengan datang ke desa-desa untuk sebagai upaya pemenuhan target.

"Nanti kami juga akan ada aksi jemput bola dengan datang ke desa-desa untuk aktivasi IKD ini karena nanti IKD ini akan dipakai untuk pelayanan digital," katanya.

Baca juga: Bupati Tana Tidung Ibrahim Upayakan Kenaikan TPP Bagi PPPK agar Setara PNS: Nanti Saya Bicarakan

Menurutnya kondisi jaringan seluler di Tana Tidung yang sering gangguan juga menjadi salah satu faktor kecilnya pengguna aplikasi IKD ini.

"Selain karena masyarakat belum rasa manfaatnya, jaringan ini juga yang jadi kendala karena di KTT kan kadang susah jaringan internet," tuturnya.

Selain itu kendala lainnya adalah masih ada wajib KTP menggunakan Handphone yang kurang memadai untuk mendownload dan mengakses aplikasi itu.

"Sama kendala lain lagi karena tidak semua masyarakat punya hp yang bisa menggunakan internet terutama kayak orang tua, kan IKD ini sasarannya untuk yang wajib KTP," tambahnya.

Ia juga menyampaikan masih ada masyarakat yang belum paham tentang IKD meskipun itu sangat penting untuk mengakses Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).

"Masih banyak juga masyarakat yang tidak tahu apa itu IKD padahal ini nanti menjadi kunci akses SPBE nanti jadi pelayanan-pelayanan digital nanti pakainya IKD," ujarnya.

Ia mengaku Disdukcapil Tana Tidung sudah sering mengkampanyekan tentang penggunaan aplikasi IKD namun memang masyarakat belum tertarik untuk menggunakannya.

"Kita juga sudah beberapakali menginformasikan cuma memang respon masyarakat masih kurang alasannya belum butuh atau kapasitas hpnya tidak cukup," ucapnya.

Meskipun begitu, Disdukcapil Tana Tidung tetap mengupayakan agar target yang diberikan dapat terpenuhi.

"Cuma kita tetap push aja targetnya karena pada perinsipnya ini sudah ditarget, kami berusaha memaksimalkan," tegasnya.

Selain dengan aksi jemput bola ke desa-desa, Disdukcapil Tana tidung juga memanfaatkan event-event untuk memberi pelayanan aktivasi IKD.

"Nanti kami juga akan buka di stan pameran IRAU, kemarin pas MTQ kami juga sempat buka pelayanan aktivasi IKD ini," ungkapnya.

Tak hanya sekedar membuka stan, nantinya juga bagi masyarakat yang melakukan aktivasi aplikasi IKD ini akan diberikan hadiah.

"Kami sampai kasih souvenir nanti di stan Irau itu, nanti diundi hadiahnya seperti payung, jam dinding dan sebagainya untuk menarik minat masyarakat," ujarnya.

Ia mengimbau masyarakat Tana Tidung untuk segera mendownload dan mengaktifkan layanan IKD ini untuk kemudahan masyarakat sendiri.

"Imbauannya karena IKD ini kedepannya dipakai untuk akses pelayanan publik digital, kalau bisa dari sekarang masyarakat sudah aktivasi supaya lebih mudah kedepannya karena kan kita sudah mengarah ketransformasi digital termasuk pelayanan publik," imbaunya.

Ia juga meminta agar masyarakat lebih berhati-hati atas banyaknya oknum yang melakukan tindakan Pungli (Pungutan Liar) yang mengatasnamakan layanan Disdukcapil.

"Pelayanan kita ini semuanya gratis, kalau misal ada berbayar berarti orang itu kenak pungli dan itu di luar tanggung jawab Disdukcapil, jadi masyarakat juga harus hati-hati," tutupnya.

(*)

Penulis : Rismayanti