APBD Perubahan 2024, DPRD Nunukan Fraksi Hanura Tekankan Transparansi dan Akuntabilitas

TRIBUNKALTARA.COM, NUNUKAN - Anggota DPRD Nunukan dari Fraksi Partai Hanura tekankan transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan APBD Perubahan 2024.

Anggota Fraksi Hanura, Ahmad Triady mengatakan bahwa masyarakat perlu diberikan akses informasi yang jelas mengenai penggunaan dana publik.

"Harus ada transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan APBD Perubahan 2024. Sehingga dapat terwujud kepercayaan
dan partisipasi aktif dari masyarakat dalam proses pembangunan," kata Ahmad Triady kepada TribunKaltara.com, Jumat (02/08/2024), sore.

Menurutnya, kenaikan proyeksi pendapatan sebesar 7,51 persen dalam APBD Perubahan 2024 merupakan langkah positif.

Baca juga: Lunasi Utang RSUD Melalui APBD Perubahan 2024, Pemkab Nunukan Kucurkan Rp19 Miliar

Kendati begitu, Fraksi Hanura menyarankan agar Pemkab Nunukan mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan asli daerah (PAD).

"Langkah ini dapat dilakukan melalui peningkatan efisiensi pengelolaan aset daerah, pengembangan potensi wisata, dan peningkatan pelayanan perizinan yang dapat menarik investasi," ucapnya.

Selanjutnya, pria yang akrab disapa Ady itu juga menyampaikan bahwa kenaikan belanja daerah sebesar 11,90 persen, harus diimbangi dengan efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaannya.

Dia mengusulkan agar Pemkab Nunukan melakukan evaluasi terhadap program-program yang ada dengan mengutamakan program prioritas yang berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat.

"Kami juga menekankan pentingnya alokasi anggaran yang lebih besar untuk sektor kesehatan dan pendidikan. Perbaikan fasilitas kesehatan, layanan kesehatan, serta penyediaan sarana dan prasarana pendidikan yang memadai," ucap Ady.

Kemudian, peningkatan infrastruktur juga menjadi masukan Fraksi Hanura kepada Pemkab Nunukan.

Ady menyarankan agar anggaran untuk pembangunan dan perbaikan infrastruktur, utamanya jalan,
jembatan, dan fasilitas umum lainnya, ditingkatkan.

"Peningkatan infrastruktur akan mendukung mobilitas masyarakat dan pertumbuhan ekonomi daerah. Kami juga usulkan adanya program pemulihan ekonomi yang efektif. Seperti bantuan UMKM, pelatihan ketrampilan, dan penciptaan lapangan kerja," ujarnya.

Fraksi Hanura juga meminta kepada Pemkab Nunukan untuk memperkuat sistem pengawasan internal dan eksternal serta memberikan laporan yang jelas kepada publik mengenai realisasi anggaran.

Ady menuturkan bahwa Pemkab Nunukan harus melibatkan masyarakat dalam proses perencanaan dan penganggaran.

"Perhatian terhadap lingkungan juga harus menjadi bagian dari perencanaan anggaran. Kami sarankan alokasi anggaran untuk program-program yang mendukung pelestarian lingkungan, seperti penghijauan, pengelolaan sampah, dan pengendalian pencemaran," tutur Ady.

Baca juga: Wakil Bupati Nunukan Hanafiah Beberkan Alasan Penyusunan Ranperda Perubahan APBD 2024

Tindaklanjuti Hasil Pansus Rumjab Bupati

Fraksi Partai Hanura juga menyarankan Pemkab Nunukan untuk menindaklanjuti hasil panitia khusus (Pansus) terkait rumah jabatan (Rumjab) Bupati Nunukan ke aparat penegak hukum.

"Kami minta Pemkab Nunukan tindaklanjuti hasil Pansus terkait Rumjab Bupati Nunukan ke APH (aparat penegak hukum)," ungkap Ady.

Penulis: Febrianus Felis