Bertandang ke Nunukan, Pjs Gubernur Kaltara Akan Cek Uji Coba Program Makan Bergizi Gratis

TRIBUNKALTARA.COM, NUNUKAN - Pjs Gubernur Kaltara, Togap Simangunsong bertandang ke Nunukan dengan salah satu agendanya ingin mengecek pelaksanaan uji coba Program Makan Bergizi Gratis.

Kedatangan Togap Simangunsong beserta istri dan rombongan disambut Bupati Nunukan, Asmin Laura dan jajaran Forkopimda di Pelabuhan PLBL Liem Hie Djung, Rabu (30/10/2024), sore.

"Salah satu agenda kerja saya ke Nunukan adalah ingin memastikan pelaksanaan uji coba program bapak Presiden dan Wakil Presiden, Prabowo-Gibran yakni Makan Bergizi Gratis. Kita sebagai penyelenggara pemerintahaan di daerah turut mendukung," kata Togap Simangunsong kepada TribunKaltara.com, sore.

Togap mengatakan bahwa Badan Gizi Nasional sudah menetapkan Program Makan Bergizi Gratis dilaksanakan secara bertahap mulai 2 Januari 2025.

Baca juga: DPRD Kaltara Apresiasi Gerak Cepat Pemda Merespons Program Makan Bergizi Gratis

Namun kata Togap, Provinsi Kaltara sebagai daerah pertama yang akan melaksanakan uji coba program tersebut.

"Jakarta nanti setelah Kaltara baru mereka laksanakan. Besok kami akan ke Desa Binusan, ada tiga sekolah di sana. Diantaranya SDN 006 Nunukan, SMPN 3 Nunukan, dan Sekolah Luar Biasa (SLB) Negeri Nunukan. Kami sengaja pilih sekolah yang jauh dari kota untuk uji coba program ini," ucapnya.

Adapun jumlah makanan bergizi gratis yang disiapkan Pemerintah Kabupaten Nunukan untuk diberikan kepada siswa-siswi di tiga sekolah tersebut sebanyak 600 porsi dengan standar harga makanan berkisar Rp20 ribu/ porsi.

Togap menyebut Badan Gizi Nasional sudah menetapkan harga per porsi untuk Program Makan Bergizi Gratis sebesar Rp15 ribu.

"Tapi besok kami akan cek apakah harga yang telah ditetapkan pemerintah pusat akan sama dengan situasi di daerah. Apa iya Rp15 ribu cukup dengan makanan yang mengandung karbohidrat, protein, serat, termasuk buah, dan susu. Besok saya akan tanya ke tim fasilitator kami," ujarnya.

Togap menjelaskan bahwa ketika makanan 4 sehat 5 sempurna tidak cukup dengan biaya Rp15 ribu per porsi, maka dia akan melaporkan hal tersebut ke Menteri Dalam Negeri.

"Seandainya tidak cukup Rp15 ribu, maka saya coba usulkan agar ada dukungan pemerintah daerah berupa dana pendamping yang bersumber dari APBD. Misalnya sebesar Rp5 ribu per porsi," tuturnya.

Kendati demikian, Togap menuturkan bahwa harus ada payung hukum apabila pemerintah daerah ingin mensubsidi program tersebut.

Baca juga: Program Nasional Makan Bergizi Gratis, BKAD Kaltara Akui Harus Disesuaikan Bersama OPD

"Pemerintah daerah tidak bisa ujuk-ujuk subsidi, harus ada payung hukumnya. Inilah yang akan saya komunikasikan ke Menteri Dalam Negeri, supaya dibuatkan pedoman penyusunan APBD 2025. Sehingga ketika bupati bahas anggaran dengan DPRD, bisa clear," ungkapnya.

Lanjut Togap,"Saya akan pelajari polanya dulu. Kalau di daerah Pemerintah Kabupaten Nunukan punya tanggung jawab untuk SD dan SMP. Kalau provinsi tanggungjawabnya untuk SMA dan SMK," tambahnya.

Penulis: Febrianus Felis