Pemprov Kaltara Siapkan Dana tak Terduga untuk Atasi Kejadian Force Majeure di Pilkada 2024

TRIBUNKALTARA.COM, TANJUNG SELOR- Pjs Gubernur Kaltara Togap Simangunsong menegaskan, Pemprov Kaltara menyiapkan anggaran dari pos dana tak terduga yang tersedia dalam APBD 2024, untuk mengatasi jika ada kejadian luar biasa atau force majeure pada pelaksanaan Pilkada 2024 ini.

"Saya sudah tanyakan ke kepala BPKAD (badan pengelolaan keuangan dan aset daerah), ada dasarnya tidak kalau kita gunakan dana tak terduga. Dia bilang, ada Permendagrinya. Oke, berarti aman," kata Togap Simangunsong pada kegiatan Rapat Koordinasi Pilkada Damai di Gedung Gabungan Dinas Pemprov Kaltara di Tanjung Selor, Bulungan, Kalimantan Utara Kamis (14/11/2024).

Togap Simangunsong mengatakan, Fforce majeure yang dimaksud ada berbagai macam, dan semua perlu diantisipasi. Dicontohkan pada saat pendistribusian logistik Pilkada 2024. Di beberapa daerah hanya bisa dijangkau dengan pesawat. 

"Nah, kalau ada pesawat reguler tidak ada masalah. Tapi apabila tidak penerbangan, tentu harus carter pesawat atau sewa helikopter. Dana ini (dari pos dana tak terduga) bisa digunakan," kata Togap Simangunsong.

Baca juga: Komitmen Wujudkan Pemilihan Damai dan Aman, Pemprov Kaltara Gelar Deklarasi Pilkada 2024

Dan masih banyak lagi, kejadian-kejadian tak terduga yang perlu diantipasi dan tentu memerlukan pendanaan. Di luar dana yang sudah disiapkan.

Untuk saat ini, lanjut Pjs Gubernur Kaltara, sedang dipersiapkan Peraturan Gubernur (Pergub) terkait pendanaan itu. "Siapkan Pergubnya. Lebih cepat lebih baik, Senin (18/11/2024), kalau sudah siap, saya tandatangani," tegasnya.

Mengenai kesiapan jelang Pilkada 2024, ditegaskan Pjs Gubernur Kaltara sudah siap. Hal ini dengan melihat beberapa indikator. Pertama, dukungan anggaran hibah penyelenggaraan pilkada yang sudah 100 persen ditransfer kepada KPU, Bawaslu, dan TNI/Polri dari Pemprov Kaltara. Begitu juga pada tingkat kabupaten/kota.

Selain itu, pemetaan Polri terhadap peta kerawanan Pilkada Kaltara termasuk kategori Kurang Rawan atau Zona Hijau.

"Tapi bukan berarti kita lengah. Polri dan TNI sudah berkomitmen penuh mengamankan jalannya pemungutan suara, perhitungan, hingga potensi perselisihan hasil pilkada," tutur Pjs Gubernur.

(*)

Penulis: Edy Nugroho