Anggota DPRD Kaltara Ajak Masyarakat Tolak Politik Uang di Pilkada 2024, Begini Alasannya

TRIBUNKALTARA.COM, TANJUNG SELOR – Anggota Komisi I DPRD Kaltara Herman menyampaikan, sudah semestinya masyarakat menolak money politic atau politik uang pada Pilkada 2024. 

Herman pun mengajak para tokoh masyarakat, pemuka agama, publik figur dan semua pihak, untuk menyerukan, sekaligus mensosialisasikan tolak politik uang.

“Untuk politik uang harus dilawan, harus terus disosialisasikan kepada masyarakat, politik uang itu berbahaya, dan ini tugas kita bersama untuk mensosialisasikannya,” ujar politisi PKB itu.

Herman mengatakan, politik uang sangat berbahaya karena ujungnya hanya akan melahirkan pemimpin yang hanya peduli terhadap kelompok atau golongannya. Nantinya, pemimpin yang disetir oleh segelintir pemodal dan memunculkan pemimpin yang tak punya kapasitas mumpuni sebagai pemimpin.

Baca juga: Masa Tenang Pilkada, Bawaslu Waspadai Tiga Serangan, Patroli Awasi Politik Uang Libatkan Kepolisian

Menurut Herman, politik uang juga merusak demokrasi. Politik uang hanya akan menyuburkan korupsi, keputusan-keputusan yang hanya menguntungkan kelompok atau golongan tertentu karena kembali lagi politik uang politik yang berbiaya mahal.

“Jadi politik uang itu politik berbiaya mahal, menarik suara atau simpati masyarakat dengan sogokan bukan karena kepercayaan atau program. Hasilnya, tentu saja pimpinan yang jauh dari kapasitasnya,” katanya.

Oleh sebab itu, Herman menegaskan, politik uang harus dilawan bersama-sama. Kampanye anti politik uang harus dimasifkan kembali, dan instrumen pengawasan harus lebih ketat dalam mengawasi politik uang.

“Ayo awasi dan laporkan ke pihak berwajib, apabila menemukan adanya transaksi politik uang. Jangan mau suara kita dimanfaatkan hanya untuk kepentingan sesaat, untuk Kaltara maju dan sejahtera hanya satu kata, lawan politik uang di Pilkada serentak 2024”, pungkasnya.

(*)

Penulis: edy nugroho