Profil Agung Laksono, Politisi Golkar Dipolisikan Jusuf Kalla Buntut Kisruh Rebutan Kursi Ketum PMI

TRIBUNKALTARA.COM - Ketua Umum Palang Merah Indonesia (PMI) terpilih di Musyawarah Nasional (Munas) ke XXII, Jusuf Kalla, melaporkan Politikus senior Partai Golkar, Agung Laksono ke polisi.

Jusuf Kalla menyebutkan, laporan itu dilayangkan terkait kisruh pemilihan Ketua Umum PMI.

"Jadi kita sudah lapor ke polisi bahwa ada yang melaksanakan ilegal seperti itu, dan itu kebiasaan beliau," katanya dalam keterangan video, seperti dikutip Senin (9/12/2024).

JK mengatakan, upaya Agung Laksono untuk merebut kursi Ketua Umum PMI merupakan tindakan ilegal dan melawan hukum.

Dia juga menyorot Agung Laksono memang kerap membuat isu, termasuk di internal Golkar.

"Itu ilegal, dan pengkhianatan dan kedua itu kebiasaan Pak Agung Laksono dia pecah Golkar dia bikin tandingan Kosgoro, itu memang hobinya, tapi itu kita harus kita lawan karena berbahaya bagi kemanusiaan," kata Jusuf Kalla.

Mantan Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI itu menegaskan hanya ada satu PMI di Indonesia.

"PMI itu hanya ada satu dalam satu negara," ujarnya.

Diketahui, hasil Munas ke-22 PMI kembali menetapkan Wakil Presiden ke-10 dan 12 RI, Jusuf Kalla sebagai Ketua Umum PMI untuk periode 2024-2029.

Baca juga: PROFIL Andi Amran Sulaiman, Menteri Pertanian Pengganti Syahrul Yasin Limpo, Sekampung Jusuf Kalla

Ketua Sidang Pleno Kedua Adang Rocjana, yang juga Ketua PMI Jawa Barat, mengatakan, ada 490 peserta Munas yang hadir.

Dalam Munas, mereka menyatakan dukungan penuh terhadap kepemimpinan Jusuf Kalla.

Menurut laporan panitia kredensial, penerimaan usulan bakal calon ketua umum, terdapat dua calon ketua umum. Namun, yang memenuhi syarat untuk menjadi bakal calon ketua umum hanya Jusuf Kalla.

Namun, kubu Agung Laksono mengklaim telah mengumpulkan 254 suara dukungan untuk menggelar Musyawarah Nasional (Munas) ke-22 Palang Merah Indonesia (PMI).

"Jadi Mas Agung dengan timnya itu kemudian mencari dukungan dan kita akhirnya terakhir mendapatkan 254 dukungan. Berarti kan melebihi 20 persen," ungkap Sekretaris Jenderal PMI versi kubu Agung Laksono, Ulla Nurchrawaty, saat dihubungi pada Senin (9/12/2024).

Ulla menjelaskan bahwa awalnya hanya ada satu Munas ke-22 PMI, dan pihaknya tidak pernah merencanakan adanya munas tandingan.