Ini Permintaan Ketua Mahkamah Konstitusi Suhartoyo Sebelum Tangani Sengketa Pilkada 2024

TRIBUNKALTARA.COM - Inilah permintaaan Ketua Mahkamah Konstitusi Suhartoyo yang dalam waktu dekat akan tangani Sengketa Pilkada 2024.

Seperti diketahui, saat ini sejumlah calon kepala daerah mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi pasca Pilkada Serentak 2024.

Gelaran Pilkada digelar pada Rabu 27 November 2024 lalu.

Kini usai Pilkada, sejumlah calon kepala daerah ajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi.

Diketahui, hingga Rabu pukul 00.05 WIB, MK telah menerima sebanyak 240 permohonan.

Permohonan Sengketa Pilkada itu terdiri dari dua permohonan sengketa pemilihan gubernur, dan 194 permohonan sengketa pemilihan bupati.

Baca juga: Paslon Andi Akbar-Serfianus Gugat KPU Nunukan ke MK , Abdul Rahman: Kami Siapkan Kuasa Hukum

Selain itu terdapat 44 sengketa pemilihan wali kota.

Diprediksi gugatan Sengketa Pilkada itu akan terus bertambah.

Kini, sebelum tangani Sengketa Pilkada 2024, Ketua MK Suhartoyo punya permintaan.

Dikutip dari Kantor Berita ANTARA pada Rabu 11 Desember 2024, Ketua MK Suhartoyo mengatakan bahwa pihaknya tidak akan membiarkan apabila memang ada pihak yang mengiming-imingi bisa mempengaruhi putusan hakim, termasuk dalam perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota atau sengketa pilkada.

“Karena kalau kita biarkan, kemudian kita diamkan, nanti ‘kan seperti image itu menjadi sebuah kebenaran, padahal belum tentu benar. 

Tolong kalau ada teman-teman media bisa beri data, kami [dan] Pak Wakil [Ketua MK] bisa kemudian ambil sikap-sikap yang sebagaimana ditentukan,” kata Suhartoyo kepada wartawan di Gedung MK, Jakarta, Selasa (10/12) malam.

Selain itu, Ketua MK juga meminta masyarakat untuk melapor kepada Mahkamah apabila ada pihak yang mengiming-imingi bisa membantu untuk mempengaruhi putusan hakim.

“Teman wartawan bisa memberi masukan dong dengan MK secara kelembagaan. 

Kalau betul, berikan datanya supaya kami bisa juga mengantisipasi untuk kepada hakim tertentu atau kepada karyawan tertentu [yang] melakukan sesuatu yang sebagaimana yang dinarasikan,” ujar dia.

Mahkamah tengah menerima pendaftaran gugatan hasil Pilkada 2024. 

Hingga Rabu pukul 00.05 WIB, MK telah menerima sebanyak 240 permohonan yang terdiri dari dua permohonan sengketa pemilihan gubernur, 194 permohonan sengketa pemilihan bupati, dan 44 sengketa pemilihan wali kota.

Baca juga: Mahkamah Konstitusi Terima Gugatan PHP Pilkada 2024 dari Tiga Daerah di Kalimantan Utara

Jumlah itu masih akan terus bertambah. 

Mengingat, batas pendaftaran tiap daerah bisa berbeda-beda karena berdasarkan peraturan yang berlaku, pendaftaran sengketa pilkada dapat dilakukan paling lambat tiga hari kerja sejak KPU setempat menetapkan hasil pemilihan.

Menurut Suhartoyo, jadwal sidang perdana sengketa Pilkada 2024 masih dalam pembahasan, tetapi ia memperkirakan sidang pemeriksaan pendahuluan akan digelar pada awal bulan Januari 2025.

Sementara itu, sidang pemeriksaan perkara akan dilakukan dengan metode panel. 

Tiap-tiap panel diisi oleh tiga hakim konstitusi.

“Dibagi tiga panel, kecuali ada hal-hal yang krusial bisa jadi, bisa saja, sidang pleno. 

Tapi, itu hanya dalam keadaan eksepsional yang kira-kira perlu untuk pleno. 

Tapi kalau sidang pendahuluan, pemeriksaan, pembuktian, biasanya panel. 

Kalau pengucapan keputusan harus pleno,” ujarnya menjelaskan.

(*)

(ANTARA/Fath Putra Mulya/Rabu 11 Desember 2024)