Reaksi DPRD Kaltim terkait Dana Proyek IKN Diblokir: Banyak Proyek Nasional Dikerjakan di Kalimantan

TRIBUNKALTARA.COM, SAMARINDA - Simak reaksi pimpinan DPRD Kaltim terkait anggaran proyek Ibu Kota Nusantara ( IKN ) yang diblokir, banyak proyek nasional dikerjakan di Kalimantan.

Provinsi Kalimantan Timur punya kepentingan adanya proyek pembangunan IKN di Sepaku, Penajam Paser Utara sebagai motor penggerak ekonomi hingga sosial masyarakat.

Ketua DPRD Kaltim, Hasanuddin Masud menegaskan adanya IKN di Kalimantan Timur membuat kemajuan signifikan di berbagai bidang.

Pembangunan jalan, bandara, dan pelabuhan, serta yang terkoneksi dengan IKN, dibangun untuk konektivitas nasional. 

Ia juga mengingatkan pentingnya pembangunan berkelanjutan. "Pembangunan infrastruktur harus diimbangi dengan kebijakan yang mendukung,” tegasnya.

Pernyataan ini disampaikan Hasanuddin Masud di tengah kabar pemangkasan anggaran proyek pembangunan IKN oleh Presiden Prabowo Subianto.

Hasanuddin mengajak seluruh elemen masyarakat bersinergi mewujudkan Kalimantan Timur sebagai provinsi yang maju dan sejahtera dengan hadirnya IKN.

Baca juga: Imbas Dana Proyek IKN Diblokir, Ibu Kota Negara Pindah Diragukan: Prabowo Fokus Makan Bergizi Gratis

Politisi Partai Golkar ini juga menegaskan IKN bukan hanya dibutuhkan, tetapi juga kebanggaan bagi Kalimantan Timur, karena keberadaannya membawa dampak positif bagi seluruh wilayah di Indonesia. 

Hadirnya IKN diharap menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi di luar Pulau Jawa. Diharapnya, Kalimantan Timur bertransformasi menjadi pusat pertumbuhan ekonomi di Indonesia bagian timur.

"Program pemerataan pembangunan semakin nyata. Dulu pembangunan terpusat di Pulau Jawa, sekarang banyak proyek nasional dikerjakan di Kalimantan, Sulawesi, dan Papua. 

Tentu pembangunan IKN akan mendorong transformasi ekonomi dan menjadikan Kalimantan Timur sebagai sumber ekonomi baru bagi Indonesia,” terangnya.

Hasanuddin turut menyampaikan, berbagai capaian di sektor infrastruktur dan peningkatan kesejahteraan masyarakat menunjukkan kemajuan pesat dibanding tahun 2023.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang masuk tiga besar secara nasional.

Pembangunan infrastruktur menjadi salah satu penggerak membuka potensi ekonomi, mengurangi ketimpangan, dan meningkatkan daya saing Indonesia di pasar global. 

Baca juga: Dana Proyek IKN Diblokir, Anggaran Kementerian PU Dipangkas Rp 81 Triliun, Nasib Ibu Kota Nusantara?

“Kenaikan IPM menunjukkan peningkatan kualitas hidup masyarakat Kaltim di bidang pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. 

IPM Kaltim naik dari 78,20 pada tahun 2023 menjadi 78,79 pada tahun 2024, menempatkan kita di posisi ketiga nasional setelah DKI Jakarta dan Daerah Istimewa Yogyakarta," tandasnya.

Investasi

Sementara itu juga, dampak dari keberadaan IKN di sisi investasi Kalimantan Timur juga terasa manfaatnya.

Pembangunan IKN jadi salah satu faktor yang meningkatkan nilai investasi Bumi Etam.

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kaltim, Fahmi Prima Laksana menyebut, keberlangsungan IKN menarik para calon penanam modal baik dalam negeri dan asing untuk berinvestasi.

Capaian realisasi investasi Kaltim hingga Triwulan III Tahun 2024 sudah mencapai Rp55,82 triliun.

Jika dirincikan, realisasi investasi Triwulan III tahun 2024 terdiri dari Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) sebesar Rp38,65 triliun.

Sedangkan realisasi Penanaman Modal Asing (PMA) sebesar Rp17,16 triliun. 

"Dampak positifnya (keberadaan IKN) ya bisa dilihat dari angka investasi Kaltim yang terus meningkat," sebutnya.

Sejak ditetapkan menjadi lokasi baru ibu kota negara Indonesia, tercatat realisasi Kaltim terus mengalami peningkatan hingga tahun–tahun berikutnya. 

Baca juga: Terungkap Penyebab ASN Batal Dipindahkan ke IKN pada Januari 2025, Jajaran Prabowo Bongkar Alasan

Capaian investasi pada tahun 2020 sebesar Rp31,38 triliun. 

Tahun 2021 realisasi investasi meningkat di angka Rp41,17 triliun, kemudian tahun 2022 kembali menanjak dengan mencapai Rp57,76 triliun.  Pada tahun berikutnya di 2023 kembali naik menjadi Rp71,89 triliun.

Masa Transisi

Politisi Partai Gerindra Kaltim, Agus Suwandy mengajak semua lapisan masyarakat mendukung keberlanjutan pembangunan Ibu Kota Nusantara ( IKN ) ditengah transisi kepemimpinan.

Wakil Ketua Komisi I yang juga Ketua Fraksi Gerindra di DPRD Kaltim ini mengajak sama–sama membangun Bumi Etam, khususnya menyiapkan pemindahan IKN ke Kalimantan Timur. 

Stabilitas dan kondusivitas daerah, juga penting terjaga di Kalimantan Timur dengan adanya IKN.

Ia berpendapat, keberhasilan proyek strategis nasional ini juga bergantung pada kesiapan dan dukungan semua masyarakat Bumi Etam.

“Adanya IKN, kita harus memastikan daerah tetap kondusif agar pembangunan berjalan optimal. 

Ini bukan hanya proyek pemerintah, tetapi juga tanggung jawab kita bersama untuk memastikan transisi berjalan lancar,” tegasnya.

Pemerintah pusat menarget pemindahan pemerintahan ke IKN pada Agustus 2028 mendatang. 

Hal ini menurutnya juga penting untuk semua elemen, baik pemerintah daerah, masyarakat, maupun sektor swasta bersiap agar Kaltim benar-benar bisa menjalankan peran barunya sebagai provinsi yang menyangga ibu kota negara.

Baca juga: Update Proyek Tol IKN-Balikpapan, Basuki: Segmen 1A dan 1B dari Bandara SAMS Tahap Pembebasan Lahan

“Kita harus memastikan semua persiapan berjalan maksimal. Pemerintah pusat tentu telah memperhitungkan segala aspek, termasuk infrastruktur dan kesiapan sumber daya manusia. 

Kita harapkan perpindahan ini benar-benar terealisasi sesuai rencana,” tegasnya.

Disamping itu, Kaltim yang telah menggelar Pilkada Serentak 2024 dengan terpilihnya Rudy Masud–Seno Aji sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur, diharap Agus Suwandy juga bisa membawa perubahan positif dan mempercepat pembangunan daerah. 

Sinergi dan peran aktif semua pihak dalam mewujudkan Kaltim sebagai pusat pemerintahan Indonesia di masa depan harus bisa dilakukan demi mewujudkan provinsi yang lebih maju dan siap menyambut perannya sebagai pusat pemerintahan nasional.

“Setelah pelantikan nanti, harus merangkul semua pihak, baik yang terpilih maupun yang belum terpilih, demi kemajuan Kaltim ke depan. 

Pilkada sudah usai, ini saatnya kita semua bersama-sama membangun daerah,” pungkasnya. 

Diberitakan sebelumnya, Kementerian PU, melalui Menteri Dody Hanggodo, mengungkapkan bahwa anggaran untuk proyek IKN diblokir. 

Baca juga: Tahun Ini Balikpapan-IKN akan Dibangun Tol Layang, Anggaran Rp 1.9 Triliun, Berikut Daerah Terdampak

"IKN kayaknya belum ada (progres) sih. Makanya saya bilang, anggaran itu kan diblokir semua. Progres gimana sih? Anggarannya enggak ada (kok ditanya) progres," ucap Dody. Bahkan, ia berkelakar bahwa anggaran yang ada hanya cukup untuk membeli makan siang. 

"Progresnya, buat beli makan siang Pak Menteri, itu progresnya," kata Dody. 

Sebelumnya, Kementerian PU telah mengajukan penambahan anggaran sebesar Rp 14,87 triliun untuk melanjutkan pembangunan infrastruktur IKN. 

Angka ini merupakan bagian dari total tambahan anggaran yang diajukan Kementerian PU untuk tahun 2025, yaitu sebesar Rp 60,6 triliun. 

Pengajuan tersebut meliputi alokasi untuk Ditjen Bina Marga sebesar Rp 9,9 miliar untuk pembangunan jalan di KIPP, jalan tol, dan duplikasi Jembatan Pulau Balang Bentang Pendek II. 

Selain itu, alokasi untuk Ditjen Cipta Karya sebesar Rp 4,969 miliar untuk penyelesaian SPAM, sanitasi, gedung kantor pemerintahan, kantor Kementerian Pertahanan, Polri, dan BIN. 

Namun, harapan penambahan anggaran pupus setelah adanya Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja. 

Akibatnya, pagu anggaran Kementerian PU tahun 2025 dipangkas sebesar Rp 81,38 triliun, menyisakan anggaran hanya Rp 29,57 triliun dari pagu awal Rp 110,95 triliun. 

Dengan diblokirnya anggaran IKN, kelanjutan proyek ini menjadi tanda tanya besar. 

Belum ada penjelasan lebih lanjut terkait dampak pemblokiran anggaran ini terhadap target dan jadwal pembangunan IKN. (uws)

Baca berita Tribun Kaltara terkini di Google News