Berita Nasional Terkini
Kepala Daerah PDIP Tunduk Perintah Mega, Pramono Juru Runding dengan Kemendagri, Siap Ikut Retret?
Sejumlah kepala daerah dari PDIP tunduk pada perintah Megawati Soekarnoputi, Pramono Anung jadi juru runding dengan Kemendagri, siap ikut retret?
TRIBUNKALTARA.COM, MAGELANG – Sejumlah kepala daerah dari PDIP tunduk pada perintah Megawati Soekarnoputi, Pramono Anung jadi juru runding dengan Kemendagri, siap ikut retret?
Gubernur Jakarta Pramono Anung telah ditunjuk Ketua Umum PDI Perjuangan ( PDIP ) Megawati Soekarnoputri sebagai juru runding dan Kemendagri terkait keikutsertaan kepala daerah dari PDIP ikut dalam retreat di Akmil Magelang, Jawa Tengah.
Bupati Tapanuli Tengah, Masinton Pasaribu, mengungkapkan bahwa sebanyak 55 kepala daerah PDIP sudah berada di Magelang, termasuk Pramono Anung dan Gubernur Bali I Wayan Koster.
Menurut Masinton, para kepala daerah tersebut siap mengikuti retreat, meskipun waktu pelaksanaannya akan diputuskan dalam satu hingga dua hari ke depan.
"Ibu Megawati menugaskan Mas Pramono untuk berkomunikasi dengan pemerintah ( Kemendagri )," ucap Masinton di sebuah kafe di Kota Magelang, Sabtu (22/2).
Namun, Masinton menegaskan bahwa instruksi Megawati mengenai penundaan keikutsertaan retret masih berlaku.
Baca juga: Detik-detik Bupati Bulungan Syarwani Dicegat Wartawan, Dikira Masinton PDIP jelang Retret di Akmil
"Kami akan bergabung (ke Akmil ) setelah arahan selanjutnya," cetusnya.
Nunggu di Kafe
Sebelumnya beredar foto sejumlah kepala daerah dari kader PDIP telah berkumpul di sebuah kafe di Magelang, Jawa Tengah, Sabtu (22/2) sore.
Mereka berkumpul untuk bersiaga apabila sewaktu-waktu dapat mengikuti retreat kepala daerah yang digelar di Akmil Magelang.

Suasana pertemuan para kepala daerah itu terekam dalam foto yang dibagikan oleh Bupati Tapanuli Tengah Masinton Pasaribu.
Berdasarkan foto tersebut, para kepala daerah berbaris untuk berfoto bersama dengan tangan mengepal.
Foto itu memperlihatkan Gubernur Jakarta Pramono Anung bersama dengan Staf Ahli Kementerian Dalam Negeri Herry Heryawan yang berbaju batik.
Beberapa kepala daerah juga telah mengenakan seragam Satpol PP yang dikenakan kepala daerah peserta retreat di Akmil.
Salah satu yang terlihat menggunakan seragam Satpol PP adalah Walikota Yogyakarta, Hasto Wardoyo.
Baca juga: Detik-detik Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto Ditahan di Rutan KPK, Kepalkan Tangan dan Teriak Merdeka
Masinton mengatakan, pertemuan ini memberikan penjelasan agar seluruh kepala daerah yang berstatus kader PDIP bersiaga di sekitar lokasi retreat.
"Ya tadi kami berkumpul, ada berkisar 50 lebih kepala daerah dari kader-kader PDIP, nah tadi kami sudah disampaikan oleh informasi dari Mas Pram," ujarnya.
Masinton juga menegaskan, pada prinsipnya seluruh kader PDIP yang menjadi kepala daerah terpilih siap mengikuti retreat kepala daerah, tetapi menunggu kepastian untuk dapat bergabung,
"Prinsipnya bahwa kami harus siap mengikuti retret ini. Nah jadi prinsipnya kami siap mengikuti retret, dan waktunya kapan, insyaAllah dalam 1-2 hari ini nanti bisa bergabung," kata dia.
Masinton juga menjelaskan, PDIP dalam sikap pemerintahan tetap menjalin hubungan baik antara pemerintah pusat dan daerah.
Namun untuk sikap politik, Masinton menyebut PDIP punya sikapnya sendiri dan para kader yang menjadi kepala daerah harus taat dengan keputusan tersebut.
"Namun, hal yang berbeda adalah ketika dalam keputusan politik. Kami sebagai anggota organisasi partai politik, tentu kami ikut dengan garis politik partai kami.
Jadi dalam aspek pemerintahan, kami semua kader PDI Perjuangan tunduk pada keputusan presiden," imbuh dia.
Baca juga: Ikuti Retreat di Akmil Magelang, Gubernur Kaltara Zainal A Paliwang Terkenang Pendidikan di Akabri
Rugi Sendiri
Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, menganggap kepala daerah yang memilih tak mengikuti kegiatan orientasi atau retreat akan rugi.
"Kepentingan daerah lebih penting dan inilah kepentingan bangsa, kepentingan untuk rakyat masing-masing."
"Jadi yang nggak mengambil bagian, ya rugi sendiri nanti," kata Tito saat konferensi pers di Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah, Sabtu (22/2/2025).
Tito mengatakan, dalam retret kali ini para kepala daerah memiliki kesempatan untuk saling mendapatkan relasi.
Selain itu, mereka berkesempatan untuk mengenal menteri yang memberikan materi selama acara berlangsung.
Mereka, kata Tito, bisa secara langsung menanyakan kendala atau kesulitan mereka di daerahnya.
Keuntungan-keuntungan itu, menurut Tito, bisa menjadi bekal mereka selama menjabat lima tahun ke depan.
"Orientasi kepala daerah sangat-sangat penting, bukan kepentingan pusat tetapi daerah itu sendiri, supaya kepala-kepala daerah ini memiliki bekal yang cukup sebelum lima tahun melangkah."
Baca juga: Buntut Hasto Ditahan KPK, Megawati Larang Kepala Daerah dari PDI-P Ikut Retret, Intip Daftarnya
"Mereka (yang tidak ikut retret) kehilangan momentum untuk mendapatkan teman baru, mengenal para menteri dan juga kenal dengan gubernur.
Mereka harus cari jalur sendiri untuk kenal," kata Tito.
Diberitakan sebelumnya, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri menginstruksikan kepala daerah dari PDIP untuk menunda mengikuti retreat di Akmil yang dimulai pada Jumat (21/2) kemarin.
Surat instruksi tersebut bernomor 7295/IN/DPP/II/2025 yang terbit pada 20 Februari 2025 malam sebagai respons atas penahanan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto oleh KPK. (kps/tribunnews)
Baca berita terkini Tribun Kaltara di Google News
kepala daerah
PDIP
PDI Perjuangan
Megawati Soekarnoputri
Megawati
Masinton
Pramono Anung
Akmil
Magelang
retret
Daftar Peringatan Hari Besar Nasional dan Internasional Juli 2025 |
![]() |
---|
Daftar 7 Tersangka Kasus Dugaan Korupsi Tata Kelola Minyak Mentah Pertamina, Negara Rugi Rp 193,7 T |
![]() |
---|
Detik-detik Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto Ditahan di Rutan KPK, Kepalkan Tangan dan Teriak 'Merdeka' |
![]() |
---|
Kabar Gembira, Gaji ke-13 dan THR ASN Dipastikan Cair Maret 2025, Cek Juga Program Diskon Pemerintah |
![]() |
---|
Gugatan Praperadilan Hasto Kandas, Penetapan Status Tersangka Sesuai Prosedur: This Is Not The End! |
![]() |
---|
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.