Buntut Hasto Ditahan KPK, Megawati Larang Kepala Daerah dari PDI-P Ikut Retret, Intip Daftarnya

TRIBUNKALTARA.COM - Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri memberi instruksi kepada seluruh kepala daerah terpilih dari partainya untuk menunda rencana mengikuti retreat kepala daerah di Magelang, Jawa Tengah selama sepekan dari 21 hingga 28 Februari 2025.

Instruksi itu disampaikan Megawati melalui surat nomor 7295/IN/DPP/II/2025 yang terbit pada 20 Februari 2025 malam.

Hal ini dilakukan sebagai respons atas penahanan Sekjen PDI-P, Hasto Kristiyanto oleh KPK.

Juru Bicara PDI-P, Guntur Romli membenarkan bahwa surat tersebut merupakan instruksi langsung dari Megawati yang disampaikan secara tertulis kepada seluruh kader.

“Diinstruksikan kepada seluruh Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah PDI Perjuangan untuk menunda perjalanan yang akan mengikuti retret di Magelang pada tanggal 21 - 28 Februari 2025,” ujar Megawati dalam surat tersebut, Kamis (20/2/2025).

Lebih lanjut, Megawati meminta seluruh kepala daerah dari PDI-P yang sudah terlanjur berangkat menuju lokasi agar segera berhenti dan menunggu arahan lebih lanjut.

“Sekiranya telah dalam perjalanan menuju Kota Magelang untuk berhenti dan menunggu arahan lebih lanjut dari Ketua Umum,” tegas Megawati.

“Tetap berada dalam komunikasi aktif dan stand by commander call,” sambungnya.

Dalam surat tersebut, Megawati juga menegaskan bahwa saat ini seluruh komando partai diambil alih oleh dirinya.

Sebelumnya, Sekretaris Jenderal PDI-P Hasto Kristiyanto resmi ditahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Kamis (20/2/2025).

Hasti menjadi tersangka dalam kasus suap proses pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR RI Harun Masiku dan perintangan penyidikan.

Penahanan dilakukan setelah Hasto menjalani pemeriksaan oleh penyidik.

Sekjen PDI-P itu tampak mengenakan rompi tahanan berwarna oranye dengan tangan diborgol.

Berikut ini daftar kepala daerah dari PDI-P yang dilarang ikut retret ke Magelang oleh Ketum Megawati Soekarnoputri:

1. DKI Jakarta: Pramono Anung - Rano Karno (Gubernur dan Wakil Gubernur)