Minta DOB ke Pemerintah, Warga Krayan Kaltara: Garuda di Dadaku, Malaysia di Perutku

TRIBUNKALTARA.COM, NUNUKAN - Masyarakat di dataran tinggi Krayan, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara (Kaltara) melakukan aksi demonstrasi di Kantor Camat Krayan Selatan, Kamis (27/02/2025), siang.

Puluhan aksi massa perbatasan RI-Malaysia yang mengenakan pakaian adat Dayak itu, datang membawa sejumlah tuntutan kepada pemerintah pusat.

Satu diantara 6 tuntutan aksi massa adalah meminta kepada Presiden RI Prabowo Subianto untuk segera menetapkan Krayan Raya sebagai DOB (daerah otonom baru).

Rasa kecewa masyarakat Krayan kepada pemerintah pusat yang disampaikan aksi massa tampak dari berbagai macam kalimat pada spanduk.

"Garuda di Dadaku, Malaysia di Perutku. Terima Kasih Malaysia," bunyi tulisan di spanduk yang dibentangkan masyarakat Krayan.

"DOB Krayan atau Pindah Malaysia," bunyi tulisan protes masyarakat.

"Kami Butuh Jalan Aspal, Bukan Makan Gratis," tulisan di spanduk masa aksi.

"NKRI Harga Mati atau NKRI Matikan Masyarakat Perbatasan," tulis masyarakat.

Baca juga: Harga Bahan Pokok Naik dan Jalan Terputus, Masyarakat Krayan di Nunukan Minta Perhatian Pemerintah

Tak hanya itu, masyarakat di perbatasan Kaltara ini juga membawa atribut bendera Malaysia saat menyampaikan kekecewaan mereka terhadap pemerintah.

"Usia Indonesia sudah masuk 80 tahun, tapi sampai saat ini masyarakat adat di wilayah perbatasan belum merasakan kemerdekaan seutuhnya. Kemerdekaan seharusnya dapat diukur dari berbagai aspek pembangunan jalan, sosial, dan ekonomi. Tapi tidak bagi kami masyarakat Krayan," ungkap koordinator lapangan aksi, Donasepiyanto kepada TribunKaltara.com, pukul 13.30 Wita.

"Krayan sebagai salah satu beranda terdepan NKRI masih sangat tertinggal sampai hari ini," ujarnya menambahkan.

Menurutnya, infrastruktur jalan di Krayan masih sangat tidak layak.

Ditambah kebutuhan pokok masyarakat di Krayan sampai hari ini masih bergantung pada negara tetangga, Malaysia.

"Harga sembako mencekik masyarakat adat yang mayoritas ekonominya menengah ke bawah. Ini semua karena tidak ada pemerataan pembangunan. Sebagai masyarakat adat perbatasan penjaga martabat dan derajat bangsa di depan negara tetangga, seharusnya lebih mendapat perhatian pemerintah pusat," ucap Donasepiyanto.

Lebih lanjut Donasepiyanto mengatakan, 70 persen kebutuhan primer dan sekunder masyarakat adat perbatasan bergantung dengan negara Malaysia.