Verifikasi Data Penerima Bantuan Sosial, BPS Tana Tidung Kaltara Tekankan Kejujuran Responden

TRIBUNKALTARA.COM, TANA TIDUNG – Badan Pusat Statistik (BPS) Tana Tidung memastikan penggabungan data sosial ekonomi nasional menjadi satu data tunggal untuk penyaluran bantuan sosial (bansos) yang lebih tepat sasaran.

Disampaikan Kepala BPS Tana Tidung, Achmad Sani Setiawan atau yang akrab disapa Iwan kepada TribunKaltara.com penggabungan data ini merupakan arahan Presiden agar data penerima bansos lebih akurat dan diperbarui setiap tiga bulan.

“DTSEN (Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional) ini mengacu pada NIK. Kami cari NIK-nya, lalu melihat kondisinya berdasarkan data Regsosek BPS, DTKS Kemensos, dan P3KE dari Menko PMK. Dari situ, ditemukan irisan data masyarakat yang benar-benar berhak menerima bansos,” ujar Achmad Sani Setiawan, Selasa (4/3/2025).

Achmad Sani Setiawan mengatakan, dalam proses verifikasi dan validasi (verval), BPS bertugas memberikan pelatihan, sementara yang melakukan pengecekan di lapangan adalah pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) di bawah Kementerian Sosial.

Baca juga: Dinsos PMD Tana Tidung Verifikasi Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional, Tentukan Penerima Bansos

“BPS baik pusat maupun daerah membantu dalam pelatihan. Sedangkan verval dilakukan teman-teman PKH, mereka yang turun langsung,” katanya.

Dari pemadatan data ini, Iwan menyebut ada tiga hal yang harus dipastikan.

“Pertama, ada yang terdata sebagai penerima bansos, tapi ternyata tidak berhak. Kedua, ada yang seharusnya menerima, tapi tidak masuk data. Ketiga, ada NIK yang tidak aktif, bisa jadi karena penerima sudah meninggal atau pindah tapi belum dilaporkan,” jelasnya.

Ia menambahkan, target verval ini direncanakan selama satu bulan. Data hasil pemadatan akan digunakan untuk bansos mulai Mei mendatang.

“Data yang sudah diverifikasi akan dibahas dalam musyawarah desa, disetujui Dinsos, ditetapkan bupati, lalu dikirim ke pusat,” tambahnya.

Selain itu, data penerima bansos juga akan dilengkapi dengan informasi dari PLN, BPJS, dan Pertamina untuk memastikan akurasi.

“Misalnya, ada pekerja yang terdata di BPJS Kesehatan, kita bisa lihat statusnya. Jadi, penerima bansos memang benar-benar mereka yang berhak,” ujarnya.

Iwan menekankan pentingnya kejujuran masyarakat dalam memberikan informasi agar program bansos berjalan optimal.

“Teman-teman PKH ini kan hanya mencatat jawaban responden. Kalau tidak jujur, tentu mempengaruhi hasilnya. Banyak orang kaya yang mengaku miskin demi dapat bantuan,” ungkapnya.

Ia pun berharap ada kerja sama antara pemerintah daerah, masyarakat, dan instansi vertikal untuk mendukung sistem ini.

Baca juga: Sinergi Bersama Turunkan Stunting, Polri, TNI dan Pemkab Bulungan Beri Bansos Warga Kurang Mampu

“Sudah saatnya kita bergerak bersama. Data ini dinamis, yang masuk di triwulan ini belum tentu masuk lagi di triwulan berikutnya,” sambungnya.

Terakhir, ia menegaskan bahwa keberhasilan program ini sangat bergantung pada keakuratan data dan kejujuran responden.

“Statistik itu bukan data yang mutlak benar, tapi data yang mendekati kebenaran. Jadi, semakin jujur jawaban masyarakat, semakin tepat sasaran bantuan sosial yang diberikan,” tutupnya.

(*)

Penulis : Rismayanti