Revisi UU TNI di Hotel Mewah saat Efisiensi: Kritikan Koalisi Masyarakat Sipil hingga Pembelaan DPR

TRIBUNKALTARA.COM - Tagar Tolak RUU TNI menjadi trending di media sosial X usai Komisi I DPR RI diam-diam menggelar Rapat Panitia Kerja (Panja) Revisi Undang-Undang (RUU) Tentara Nasional Indonesia ( TNI ) di Hotel Fairmont Jakarta pada 14-15 Maret 2025.

Di tengah efisiensi anggaran, masyarakat kembali dibuat geram dengan ulah wakil rakyat yang "menghambur-hamburkan uang" demi merevisi Undang-Undang yang berpotensi membuka peluang lebih besar bagi TNI menduduki jabatan sipil.

Rapat tersebut diwarnai oleh aksi penolakan dari publik. Tiga aktivis Koalisi Masyarakat Sipil untuk Sektor Keamanan menggedor pintu rapat Panja revisi UU TNI yang digelar di ruang Ruby 1 dan 2 Fairmont Hotel, Jakarta, Sabtu sore.

Aktivis Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) Andrie, yang mengenakan baju hitam, terlihat mendesak masuk ke dalam ruang rapat. Namun, ia dihalang oleh dua orang staf berbaju batik dan sempat didorong keluar lalu terjatuh.

Baca juga: Seskab Mayor Teddy Naik Pangkat Jadi Letkol, Anggota DPR TB Hasanuddin Nilai Ada Kejanggalan

"Woi, anda mendorong, teman-teman, bagaimana kita kemudian direpresif," katanya sambil kembali bangkit.

Andrie bersama dua aktivis lainnya meneriakkan tuntutan mereka di depan pintu yang sudah tertutup. Mereka meminta agar pembahasan RUU TNI tersebut dihentikan.

"Kami menolak adanya pembahasan di dalam. Kami menolak adanya dwifungsi ABRI," teriak Andrie. 

"Hentikan pembahasan dwifungsi RUU TNI, hentikan, hentikan bapak, ibu," katanya.

"Kami meminta dihentikan karena prosesnya dilakukan secara diam-diam dan tertutup," ujarnya lagi.

Mereka turut membentangkan beberapa poster sebagai bentuk protes terhadap pembahasan RUU TNI yang digelar di hotel mewah tersebut.

"DPR dan Pemerintah Bahas RUU TNI di Hotel Mewah dan Akhir Pekan, Halo Efisiensi?" tulis poster yang diangkat tinggi-tinggi oleh Andrie.

Poster lainnya bertuliskan "Kayak kurang kerjaan aja, ngambil double job" yang menyindir potensi kembalinya dwifungsi TNI dalam revisi UU yang sedang dibahas.

Ada juga poster yang bertuliskan "Gantian aja gimana, TNI jadi ASN, sipil yang angkat senjata" sebagai sindiran beberapa jabatan sipil di dalam revisi UU TNI diperbolehkan untuk diduduki oleh TNI. 

Tiga aktivis ini juga meneriakkan tuntutan mereka agar pembahasan revisi UU TNI ini dihentikan karena terkesan tertutup dan tidak memberikan ruang pada partisipasi publik.