BREAKING NEWS Puluhan Calon PPPK Pemprov Kaltara Datangi Kantor DPRD, Tolak Penundaan Pengangkatan

TRIBUNKALTARA.COM, TANJUNG SELOR-TribunBreakingNews-Puluhan perwakilan tenaga honorer  yang merupakan Calon PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja), Pemprov Kaltara yang tergabung dalam aliansi benuanta mendatangi sekretariat Kantor DPRD Kaltara, Senin (17/3/2025).
 
Kehadiran puluhan tenaga honorer ini bertujuan menyampaikan aspirasinya berkenaan dengan keputusan pemerintah pusat tentang penundaan pengangkatan CPNS (Calon Pegawai Negeri Sipil) dan calon PPPK.
 
Kompak mengenakan kemeja putih dengan celana hitam dalam kegiatan Rapat Dengar Pendapat (RDP), kehadiran aliansi benuanta diterima langsung oleh Ketua Komisi I DPRD Kaltara serta Asisten III Bidang Administrasi Umum Sekretariat Provinsi (Setprov) Kaltara.
 
Ketua aliansi benuanta, Zulkarnain Lubis menyampaikan bahwa kehadirannya bersama puluhan perwakilan tenaga honorer Pemprov Kaltara adalah untuk meminta DPRD Kaltara menyampaikan aspirasinya terkait penolakan Terhitung Mulai Tanggal (TMT) CPNS dan calon PPPK serentak di Indonesia.

Baca juga: DPRD Tarakan Bawa Tuntutan PPPK kepada BKN dan Menpan RB di Jakarta. Minta Pengangkatan Dievaluasi

 
Menurut Zulkarnain Lubis, tidak ada urgensi atau kepentingan mendesak yang mendasari ditundanya pengangkatan calon PPPK hingga 1 Maret 2026.
 
“Kami kesini (DPRD Kaltara) membawa amanat dari teman-teman CPPPK kabupaten dan kota serta Provinsi menolak pengangkatan serentak di 1 Maret 2026,” kata Zulkarnain Lubis, Senin (17/3/2025).
 
Dalam hal ini, pihaknya berterimakasih karena telah diberikan fasilitas oleh Komisi I DPRD Kaltara dalam menyampaikan aspirasinya terhadap keputusan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) bersama Komisi II DPR I untuk melakukan penundaan pengangkatan CPNS dan CPPPK tahun 2024.
 
“Dengan DPRD Kaltara sebetulnya bukan pertemuan pertama, sebetulnya sudah pernah kami menghadap. Bahkan kepada Ketua DPRD Kaltara langsung, dan mereka sangat menyambut dengan baik aspirasi kami,” lanjutnya.

Oleh karena itu, pihaknya bersama aliansi benuanta mendesak agar DPRD Kaltara dapat menyampaikan ke pemerintah pusat agar pengangkatan CPNS dan CPPPK sesuai dengan jadwal awal yakni 1 April 2025.
 
(*)

Penulis : Desi Kartika Ayu Nuryana