Selesaikan Masalah Jalan dan Jembatan Penghubung Malinau-Krayan, DPRD Nunukan Minta Diskresi Pusat

TRIBUNKALTARA.COM, NUNUKAN - DPRD Nunukan, Kalimantan Utara (Kaltara) minta pemerintah pusat mengeluarkan diskresi untuk pembangunan infrastruktur jalan Malinau-Krayan dan jembatan penghubung antar kecamatan di dataran tinggi Krayan.

Ketua Komisi III DPRD Nunukan, Ryan Antoni mengatakan dirinya bersama anggota DPRD lainnya belum lama ini mendatangi beberapa kementerian dan lembaga pemerintah non kementerian untuk membahas percepatan pembangunan infrastruktur di Krayan.

"Kami sudah kunjungi BNPP ( Badan Nasional Pengelola Perbatasan), BNPB (Badan Nasional Penanggulangan Bencana), Kementerian PUPR, dan Bappenas. Kami datang meminta pemerintah pusat agar tahun ini dianggarkan pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan penghubung di Krayan," kata Ryan Antoni kepada TribunKaltara.com, Senin (17/03/2025), sore.

Lanjut Ryan Antoni,"Bappenas dan BNPB komitmen akan bawa masalah pembangunan infrastruktur di Krayan ini dalam rapat koordinasi dengan kementerian terkait," tambahnya.

Baca juga: Anggota DPRD Kaltara Asal Nunukan Dorong Percepatan Pemekaran Krayan jadi Kabupaten Baru

Ryan menyampaikan situasi dataran tinggi Krayan saat ini sangat memprihatinkan. Bahkan saat hujan turun, beberapa kecamatan menjadi terisolasi akibat jalan rusak dan longsor ditambah jembatan penghubung hanyut terbawa arus banjir.

Situasi tersebut menyebabkan distribusi barang kebutuhan pokok masyarakat dari ibukota kecamatan Krayan Induk terhambat. Begitu juga dengan distribusi pasokan BBM (bahan bakar minyak).

"Contoh jalan nasional dari Kecamatan Krayan Induk ke Binuang Kecamatan Krayan Tengah itu melewati Krayan Timur. Jalan yang masih tanah, otomatis ketika hujan turun kendaraan susah lewat. Distribusi barang kebutuhan pokok dari Krayan Induk ke empat kecamatan lainnya jadi terhambat," ucapnya.

Selain itu, akses transportasi satu-satunya ke dataran tinggi Krayan yang hanya menggunakan pesawat perintis membuat 5 kecamatan di Krayan tidak mampu mencukupi kebutuhan pokok masyarakat.

Ryan menyebut 5 kecamatan di dataran tinggi Krayan memiliki jumlah penduduk sekira 11.000 jiwa.

Sehingga solusi satu-satunya saat ini kata Ryan harus ada pembangunan jalan trans nasional Krayan-Malinau.

"Saat ini jalan nasional Krayan-Malinau yang menghubungkan tiga kecamatan Krayan Induk, Krayan Timur, dan Krayan Tengah sudah terlampau parah kondisinya. Belum lagi jembatan yang ada diporos jalan ini sudah mau runtuh. Kita tidak minta buru-buru diaspal, tapi minimal sampai tahap agregat. Kami minta PUPR kerjakan dua arah, dari Krayan ke Binuang dan dari Malinau juga sampai ke Binuang," ujarnya.

Dia mengaku selama ini untuk menutupi kekurangan suplai barang kebutuhan pokok di Krayan, pengusaha setempat memasok dari wilayah Serawak, Malaysia.

"Kebutuhan pokok masyarakat di sana saat ini langka, karena Malaysia mulai ketat sudah. Sembako yang dipasok dari Krayan dibatasi jumlahnya, karena itu barang subsidi pemerintah Malaysia. Jadi enggak boleh dibawa ke Krayan," tuturnya.

Baca juga: Bahan Pokok di Krayan Langka, Badan Perbatasan Nunukan Minta SOA Dijalankan, Ini Kata DPPK Kaltara

Dorong Skema B to B

Ryan meminta pemerintah mengeluarkan diskresi terkait B to B (business to business) antara pemerintah kedua negara bertetangga, Indonesia-Malaysia.