Daftar 10 Proyek Strategis APBD Malinau 2025, Dialokasikan Rp105 Miliar untuk 4 Bidang

TRIBUNKALTARA.COM, MALINAU - Tahun 2025, 10 proyek pembangunan dan belanja daerah melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau APBD 2025 telah ditetapkan sebagai proyek strategis di Malinau, Kalimantan Utara.

Meski sebelumnya sempat terdampak penyesuaian atau pemangkasan anggaran dari kebijakan efisiensi Pemerintah RI, 10 proyek strategis di Mlainau tetap berjalan setelah penyesuaian.

Total anggaran yang dialokasikan untuk 10 proyek strategis Malinau tahun ini senilai Rp105 miliar.

Proyek terbesar akan dialokasikan untuk bidang kesehatan, pendidikan, infrastruktur, hingga belanja subsidi.

-- Bidang Pendidikan

Dua proyek dari Dinas Pendidikan masuk dalam daftar strategis.

Pertama, pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) dengan nilai Rp 1.497.927.316.

Kedua, pembangunan ruang kelas baru sebesar Rp 2.131.583.900.

-- Bidang Kesehatan

Dari sektor kesehatan, Dinas Kesehatan menangani dua proyek.

Pembangunan rumah dinas tenaga kesehatan sebesar Rp 2.826.807.200 dan pembangunan puskesmas senilai Rp 2.585.517.000.

Baca juga: Pemprov Kaltara Tetapkan 13 Proyek Strategis Daerah 2025, Alokasikan Anggaran Rp65,4 Miliar

-- Bidang Infrastruktur

Tiga proyek infrastruktur dikerjakan Dinas PUPR-PKP. 

Peningkatan drainase Desa Malinau Hulu Tahap III sebesar Rp 2.999.860.592. 

Melalui Dana Alokasi Khusus dianggarkan peningkatan Jalan Mentarang Baru–Jalan Nasional sebesar Rp 8.576.415.756.

Dua proyek lainnya adalah peningkatan Jalan Raja Pandita–Tanjung Lapang senilai Rp10.158.300.466 dan Jalan Samping Pengadilan di Desa Malinau Hilir sebesar Rp10.587.382.070.

-- Belanja Subsidi

Bidang terakhir berupa belanja subsidi pada transportasi.

Pemerintah mengalokasikan Rp 19.000.000.000 untuk subsidi ongkos angkut sungai bagi orang dan barang.

Sementara subsidi SOA udara menyerap anggaran tertinggi, yakni Rp 44.996.945.000.

Inspektur Inspektorat Kabupaten Malinau, Dhani Subroto menyampaikan 10 proyek strategis ini ditetapkan sebagai prasyarat program pencegahan antikorupsi atau Monitoring Centre of Prevention KPK di Malinau sejak 2024 lalu.

"Sebagai syarat dari program MCP, pemerintah kabupaten menetapkan 10 proyek strategis kabupaten untuk program MCP," ungkapnya saat diwawancarai beberapa waktu lalu.

10 proyek strategis di Malinau ini juga sempat terdampak penyesuaian anggaran sehingga nilai anggarannya turun dari penetapan APBD awal 2025.

(*)

Penulis: Mohammad Supri