DPRD Nunukan Desak Pemerintah Lengkapi Fasilitas Rumah Sakit Pratama Sebuku, Ini Alasannya

TRIBUNKALTARA.COM, NUNUKAN - DPRD Nunukan, Kalimantan Utara (Kaltara) mendesak Pemkab Nunukan dan pemerintah pusat untuk segera melengkapi fasilitas Rumah Sakit Pratama Sebuku, Nunukan Kalimantan Utara.

Anggota DPRD Nunukan, Hendrawan mengatakan, pihaknya  mendesak Pemkab Nunukan dan  pemerintah pusat, karena  fasilitas di RS Pratama Sebuku masih sangat minim dan  belum mampu memenuhi kebutuhan dasar pelayanan Kesehatan Masyarakat.

"RS Pratama Sebuku ini melayani lebih dari 119 desa di wilayah perbatasan, namun masih dengan fasilitas yang minim," kata Hendrawan kepada TribunKaltara.com, Sabtu (03/05/2025), pukul 14.00 Wita.

Politisi Partai NasDem itu blak-blakan menyebut bahwa fenomena pasien ibu melahirkan saat di rujuk ke RSUD, bahkan meninggal dunia di tengah perjalanan menuju RS, masih sering terjadi.

Baca juga: Rumah Sakit Pratama Sebuku di Nunukan Dapat Bantuan Mobil Ambulans, Muhammad: Selama Ini Pinjam 

Hal itu akibat jauhnya akses layanan kesehatan dan kurang lengkapnya fasilitas kesehatan.

"Ini bukan lagi soal keluhan, tapi soal nyawa. Kami tidak ingin ada lagi masyarakat yang harus kehilangan anggota keluarganya hanya karena fasilitas kesehatan di perbatasan kita tidak memadai," ucap Hendrawan.

Hendrawan mendorong agar RS Pratama Sebuku segera ditingkatkan menjadi RS kelas D, sehingga bisa memiliki perlengkapan medis yang lebih lengkap, dokter spesialis, serta layanan kegawatdaruratan yang layak. 

Hal ini dianggap sebagai langkah konkret yang harus menjadi prioritas pemerintah daerah maupun pusat, melalui koordinasi dengan Kementerian Kesehatan.

Hendrawan juga menegaskan, keberadaan RS dengan fasilitas lengkap di Sebuku bukan sekadar kebutuhan medis, tetapi juga bagian dari komitmen negara dalam menghadirkan keadilan sosial hingga ke tapal batas.

"Status rumah sakit kelas D akan membuka peluang besar untuk pengadaan alat-alat penting, penambahan tenaga kesehatan, dan tentunya pelayanan yang lebih manusiawi bagi masyarakat perbatasan. Warga tak boleh lagi kehilangan nyawa di jalan, akibat sulitnya akses layanan kesehatan," ujarnya.

(*)

Penulis: Febrianus Felis