Instruksikan Disdik Tarakan Kaltara Data Anak tidak Sekolah, Khairul: Kerja Sama Kelurahan dan RT

TRIBUNKALTARA.COM, TARAKAN – Wali Kota Tarakan, Kaltara menginstruksikan Disdik Tarakan bekerja sama dengan kecamatan dan kelurahan sampai tingkat RT untuk melakukan pemetaan dan mendata anak tidak sekolah. 

Selain juga tujuannya untuk penuntasan stunting juga dalam rangka perbaikan kualitas pendidikan di Kota Tarakan.

Anak tidak sekolah dikarenakan beberapa faktor di antaranya tidak sekolah karena tidak mampu juga bisa jadi karena dropout.

Dikatakan Wali Kota Tarakan, dr Khairul,  berkaitan angka tidak sekolah, saat ini pemerintah tengah proses mendata anak-anak tidak sekolah.

Baca juga: Peringati Hardiknas, Siswa Asal Tanjung Palas Inginkan Peningkatan Fasilitas Pembelajaran di Sekolah

Informasi dihimpun ada sekitar 4.000 anak yang terdata untuk seluruh satuan pendidikan di Kota Tarakan.

Data ini dihimpun dari Disdik Tarakan. 

Dan setelah divalidasi, terdapat kurang lebih 1.300-an anak putus sekolah tingkat SD dan SMP. 

Kemudian sisanya anak putus sekolah tingkat SMP tidak melanjutkan SMA.

Angka ini masih belum valid sehingga masih perlu dipastikan.

Apakah itu karena dropout, atau tidak melanjutkan sekolahnya, pihaknya bekerja sama dengan sekolah dan kelurahan dan kecamatan hingga RT.

Wali Kota Tarakan saat ini masih menunggu data valid dari Disdik Tarakan karena masih dalam proses verifikasi ulang.

Juga dalam hal ini, pihaknya meminta dengan RT agar dilacak jumlah anak di lingkungan RT agar diketahui database-nya.

Jika sudah pindah domisili tentu tidak bisa lagi dikejar datanya.

“Bisa saja misalnya dropout lalu orangtuanya pindah,” paparnya.

Ia melanjutkan nantinya mereka yang putus sekolah atau DO bisa diakomodir di Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) dengan sistem paket. Untuk yang berusia sekolah SD bisa masuk sekolah paket A, SMP bisa masuk paket B dan SMA bisa masuk paket C.

“Saat ini data hampir 3.800-an informasinya. Tapi data ini belum pasti. Kan misalnya dia kelas 1, lalu tidak lanjut kelas 2, dianggap DO. Tapi bisa saja orangtuanya pindah. Jadi kita pastikan ini anak pindah, pindah ke tempat lain. Ini lagi dipetakan satu-satu,” ujarnya.

Kemudian yang lulus SD masuk ke SMP  tidak daftar, ke mana siswa tersebut.

Apakah pindah domisili keluar Tarakan atau faktor ekonomi. 

Ini menjadi tanggung jawab pemerintah untuk mengakomodir.

“Sama juga SMP ke SMA. Kita lacak dulu. Jangan-jangan masuk SMA di luar, ikut boarding school, atau orangtuanya pindah. Karena data 3.800 itu mulai dari kelas 1 sampai dengan kelas 6 ditambah lagi kelas 7 sampai kelas 9 yang jadi kewenangan kota,” paparnya.

Ia melanjutkan lagi, saat ini, Tarakan sendiri ia meyakini dari ketentuan UU Sisdiknas minimal 20 persen sudah tercapai bahkan sampai 30 persen anggaran digelontorkan untuk pendidikan.  

Dan itu menjadi komitmen setiap tahun.

Dibuktikan dengan indikator keberhasilannya.

Di mana tercatat IPM Tarakan  setiap tahun naik bahkan tertinggi di Kaltara dan di atas rata-rata nasional.

Agregat pendidikan, kesehatan dan pendapatan per kapita.

“Ini bisa jadi indikator bagaimana perhatian pemerintah terhadap pendidikan,” paparnya.

Ia melanjutkan lagi, termasuk beasiswa berprestasi dan tidak mampu dan biaya operasional sekolah, pembangunan infrastruktur sekolah, termasuk alat penunjang prasarana, sarana dan peningkatan kompetensi para guru.

Dari sisi pembangunan infrastruktur tahun ini tidak banyak dianggarkan.

Karena periode pertama untuk pembangunan sekolah sudah hampir selesai untuk tingkat SMP.

“Tingkat SMPN 11 yang mungkin beberapa bagian harus diselesaikan. Palingan itu menjadi PR selama lima tahun. Untuk pembangunan sekolah baru, yang ada justru dari luar, misalnya provinsi bangun SMA di sini, sudah dihibahkan lahannya,” terang Wali Kota Tarakan, dr Khairul.

Ia melanjutkan lagi, dari pemerintah pusat, jika nanti Tarakan ditunjuk menjalankan sekolah rakyat maka pihaknya menyiapkan lahannya.

“Itu tergantung dari pusat. Kami menyiapka lahan saja,” ungkap Khairul. 

Baca juga: Bupati Syarwani Instruksikan Tidak Ada Lagi Acara Wisuda dan Perpisahan Sekolah di Bulungan

Lebih jauh ia menjelaskan lagi, pihaknya hanya memfasilitasi.

Namun secara umum fasilitas pelayanan dasar menurutnya yang menjadi kewenangan pemkot mulai dari TK, SD SMP sudah cukup memadai.

“Sehiangga pembangunan infrastruktur yang lain mungkin dalam periode ini tidak banyak. Mungkin kalau ada rehab-rehab lah sekolah yang fasilitasnya masih kurang, ditambah atau diperbaiki,” tukasnya. 

(*)

Penulis: Andi Pausiah