Anggota Pansus DPRD Kaltara Tekankan Pemenuhan Infrastruktur Perbatasan dalam RPJMD

TRIBUNKALTARA.COM, TANJUNG SELOR – Anggota DPRD Kaltara Hj Aluh Berlian, menekankan pentingnya pemenuhan infrastruktur di wilayah perbatasan sebagai bagian dari prioritas pembangunan dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025-2030.

"Kalau dari kita, penekanannya pada pembangunan infrastruktur, kedepankan solusi atas masalah infrastruktur di perbatasan," ujar Aluh Berlian, yang sekaligus anggota Panitia Khusus (Pansus) RPJMD itu.

Ia menjelaskan, pemenuhan kebutuhan dasar infrastruktur seperti jalan dan jembatan, diyakini mampu menjadi solusi atas berbagai permasalahan masyarakat perbatasan. Di antaranya adalah distribusi logistik yang terhambat, menyebabkan kelangkaan dan tingginya harga barang kebutuhan pokok, serta terbatasnya akses terhadap layanan kesehatan yang layak.

"Apa yang menjadi tanggung jawab provinsi sesuai kewenangan harus menjadi prioritas. Termasuk mendorong pemerintah pusat juga memprioritaskan apa yang menjadi kewenangannya terkait infrastruktur di perbatasan," ungkap Aluh Berlian.

Tak hanya infrastruktur, Aluh Berlian juga menekankan pentingnya sinkronisasi visi kepala daerah yang dituangkan dalam dokumen RPJMD dengan Asta Cita Presiden dan Wakil Presiden, serta kebutuhan terkini masyarakat.

Politisi wanita asal Partai Golkar itu pun memastikan bahwa janji politik kepala daerah yang disampaikan saat masa kampanye wajib termuat dalam dokumen RPJMD, sebagai bentuk komitmen kepada masyarakat.

"Janji politik memang harus masuk. Saya lihat di rancangan awal juga tertera dalam visi misi," jelas anggota DPRD Kaltara ini.

Namun demikian, Aluh Berlian juga mengingatkan bahwa RPJMD harus tetap disusun secara realistis dan menyesuaikan dengan kondisi anggaran daerah.

"Kalau bicara semua memang menjadi prioritas, tapi di atas prioritas kan ada prioritas. Tapi menyesuaikan dengan ketersediaan dana juga penting, apalagi dengan efisiensi sekarang," pungkasnya.

(adv)

Penulis: Edy Nugroho