Persoalan Jaringan Telekomunikasi di Malinau Kaltara, Bupati Wempi Bakal Audiensi ke Kemendagri

TRIBUNKALTARA.COM, MALINAU – Pemerataan infrastruktur telekomunikasi menjadi salah satu fokus utama Pemerintah Kabupaten Malinau, Kaltara dalam mewujudkan program Smart Government periode 2025–2030.

Langkah ini diawali dengan penandatanganan kerja sama antara Pemkab Malinau dan sejumlah provider, yang menargetkan perluasan jaringan hingga menjangkau 15 kecamatan.

Bupati Malinau, Wempi W Mawa, telah meneken perjanjian kerja sama dengan penyedia layanan telekomunikasi untuk pemerataan akses komunikasi di seluruh wilayah.

Selain membenahi layanan yang sudah tersedia, Pemkab Malinau juga mempercepat penyempurnaan infrastruktur digital di daerah yang belum terjangkau.

Baca juga: 75 Tower Tersebar di Malinau, Gangguan Teknis Kerap Terjadi, Telkomsel Akui Masih Perlu Pembenahan

Menurut Wempi, hal ini menjadi salah satu dari tiga isu utama yang dibahas bersama Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) pada awal Mei 2025 lalu.

“Salah satunya adalah terkait jaringan, ketersediaan jaringan telekomunikasi. Dan langkah dari pemerintah kabupaten adalah mengupayakan agar akses bisa merata,” ungkapnya.

Pemerataan layanan informasi dan telekomunikasi dianggap penting dalam mendukung digitalisasi sektor pendidikan, kesehatan, dan pemerintahan.

Sebagai langkah awal, kata Wempi, Pemkab Malinau akan menyempurnakan infrastruktur digital yang ada saat ini.

Pihaknya juga akan segera melakukan audiensi dengan Kementerian Dalam Negeri guna membahas percepatan solusi terhadap persoalan jaringan di daerah.

Baca juga: 21 Lowongan Kerja PT Telkomsel bagi Lulusan S1 Termasuk Fresh Graduate, Berikut Link Pendaftarannya

“Beberapa persoalan telah kami inventarisir, dan hasilnya ada beberapa tower yang memang belum efektif. Kami sudah diminta menginventarisir untuk disampaikan BNPP kepada Kemendagri,” jelasnya.

Selain pembenahan tower telekomunikasi, Pemkab juga berencana mengadakan internet satelit di 11 kecamatan pada tahun ini sebagai bagian dari program smart government.

(*)

Penulis: Mohammad Supri