Advertorial
Tegas Tolak KRIS, DPP KSBSI Khawatir Ada Kepentingan Sepihak yang Dirahasiakan
Kelas Rawat Inap Standar (KRIS) mendapat beragam penolakan dari beragam pihak, salah satunya dari serikat pekerja, termasuk KSBSI.
|
Editor:
Amiruddin
Istimewa
KRIS DITOLAK - Rencana implementasi Kelas Rawat Inap Standar (KRIS) mendapat beragam penolakan dari beragam pihak, salah satunya dari serikat pekerja. Kali ini, penolakan implementasi penggabungan kelas rawat inap yang rencana akan diimplementasikan per Juli nanti dilayangkan oleh Dewan Pengurus Pusat Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (DPP KSBSI).
Khawatirnya adalah, dengan rencana penurunan kualitas layanan melalui KRIS ini akan menjadi pembuka bagi pemerintah dan rumah sakit untuk mendorong peserta memanfaatkan asuransi komersial dalam mengakses pelayanan," tambah Timbul.
Timbul mengungkapkan segala regulasi dibuat untuk mensejahterakan rakyat. Ia meminta regulasi terkait penerapan KRIS bukan penyetaraan kelas dalam arti hanya ada satu kelas, melainkan upaya standarisasi pelayanan di ruang rawat inap.
Menurutnya, penyediaan fasilitas kesehatan yang layak dan tidak mempersulit masyarakat dalam mengakses pelayanan menjadi hal utama yang perlu dilakukan untuk meningkatkan kualitas pelayanan.
(Adv)
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.