Anggaran Darurat Bencana Rp10 Miliar dari Kaltara Belum Cair, Begini yang Diilakukan BPBD Nunukan

TRIBUNKALTARA.COM, NUNUKAN - Hingga kini Pemkab Nunukan masih menunggu pencairan dana anggaran darurat sebesar Rp10 miliar dari Pemprov Kaltara. 

Dana tersebut sebelumnya dijanjikan untuk membantu penanganan bencana di wilayah dataran tinggi Krayan, yang terdampak cukup parah akibat banjir dan longsor sejak Mei 2025.

Kasubid Penyelamatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Nunukan, Hasanuddin, mengatakan bahwa tanpa dana dari Pemprov Kaltara, pihaknya tetap melakukan penanganan secara mandiri sebatas yang menjadi kewenangan kabupaten.

"Sampai hari ini, dana dari Pemprov Kaltara belum cair. Sementara kami sudah turun lapangan sejak Masa Tanggap Darurat ditetapkan 23 Mei sampai 5 Juni, dan kini diperpanjang hingga 19 Juni khusus lima kecamatan di Krayan," kata Hasanuddin, kepada TribunKaltara.com, Rabu (11/06/2025).

Baca juga: BPBD Nunukan Perbaiki Jembatan Rusak Pasca Banjir dan Longsor, Masyarakat Angkut Kayu dari Hutan

Dari sembilan kecamatan terdampak, empat kecamatan di wilayah IV seperti
Lumbis, Sembakung, Sembakung Atulai, dan Sebuku telah selesai penanganannya. 

Namun di wilayah Krayan, khususnya Krayan Selatan, Krayan Timur, dan Krayan, sejumlah perbaikan masih berlangsung, termasuk akses transportasi yang terganggu parah.

"Jalur darat dari Krayan Induk dan Krayan Barat menuju Krayan Selatan putus total. Satu-satunya akses saat ini hanya melalui udara," ucap Hasanuddin.

Bandara Long Layu di Krayan Selatan sempat tidak bisa digunakan selama sepuluh hari, menyebabkan distribusi bantuan dan akses warga terhenti.

Namun setelah dilakukan kerja bakti selama empat hari oleh masyarakat dan BPBD Nunukan, runway kini sudah kembali bisa didarati pesawat perintis.

Baca juga: Pemprov Kaltara Usulkan Pembangunan Bandara Baru di Tanjung Selor, Panjang Runway 4.000 Meter

"Untuk runway sudah kami perbaiki secara gotong royong. Sudah ditinjau oleh pihak MAP dan dinyatakan layak digunakan kembali. Pesawat perintis sudah bisa mendarat kembali," ujar Hasanuddin.

Di sisi lain, BPBD Nunukan juga melakukan penanganan sejumlah titik jembatan penghubung antar desa yang rusak ringan. Kayu untuk perbaikan diambil dari hutan oleh warga, kemudian dibawa ke lokasi secara manual.

"Material kami beli dari masyarakat setempat. Kayu diambil dari hutan, dibawa pakai tenaga manusia, bahkan harus dilansir lewat sungai karena akses jalan tidak bisa dilalui kendaraan. Itu yang membuat pekerjaan lebih berat dan lambat," tuturnya.

Sementara itu, untuk jalur Binuang (Krayan Tengah) menuju Long Layu di Krayan Selatan, hingga kini belum bisa dilalui kendaraan. 

BPBD Nunukan tidak dapat melakukan perbaikan karena statusnya merupakan kewenangan provinsi.

Hasanuddin menegaskan, kondisi jalan tersebut sangat memprihatinkan dan justru menjadi salah satu titik paling parah.