Kajati Kaltara Soroti Kondisi Jalan dan Status Kawasan Hutan Produksi di Tana Tidung

TRIBUNKALTARA.COM, TANA TIDUNG - Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Utara ( Kajati Kaltara), Amiek Mulandari, menegaskan seluruh wilayah kabupaten dan kota di Kalimantan Utara ( Kaltara ) mendapat perhatian serius dari pihaknya, terutama dalam pengawasan pembangunan.

“Semua kabupaten kota yang ada di Kaltara tentu menjadi perhatian karena tugas kita juga mengawal pembangunan, baik itu yang Proyek Strategis Nasional maupun daerah,” ujar Amiek Mulandari kepada TribunKaltara.com saat melakukan kunjungan kerja di Tana Tidung, Selasa (18/6/2025).

Dalam kunjungannya, Kajati Kaltara juga menyoroti kondisi infrastruktur jalan yang masih mengalami kerusakan di sejumlah titik di Kabupaten Tana Tidung.

“Tadi juga sudah saya sampaikan, di daerah kita yang di KTT ini masih ada jalan yang rusak. Jadi saya tanyakan, itu masuk jalan provinsi, kabupaten, atau nasional,” ucap Amiek Mulandari.

Baca juga: Ditargetkan Sebelum Natal 2025, Perbaikan Jalan Rusak di Wilayah Hulu Bulungan Tuntas Dikerjakan

Menurut Amiek, isu ini akan dibawa ke tingkat yang lebih tinggi untuk ditindaklanjuti.

Apalagi, Asisten Intelijen (Asintel) Kejati Kaltara yang juga bertugas khusus mengawal dan mendampingi berbagai proyek pembangunan turut hadir dalam kunjungan tersebut.

“Nanti terkait isu jalan itu tentu kita bawa. Kebetulan Asintel yang tugasnya juga mengawal dan mendampingi ikut hadir dalam kunjungan ini,” tambahnya.

Selain infrastruktur, Amiek juga menyinggung status kawasan hutan produksi yang masih mendominasi wilayah Tana Tidung.

Ia menyebut, tim satgas penertiban kawasan hutan telah turun ke lapangan dan kini tengah menunggu hasil evaluasi.

“Terkait wilayah KTT yang sebagian besar masuk hutan produksi, kebetulan satgas penertiban kawasan hutan itu sudah turun dua minggu ini. Jadi kita tunggu evaluasi dan pemetaan dari pusat,” jelasnya.

Baca juga: Jalan Rusak, Petani Mamburungan di Tarakan Sulit Distribusikan Hasil Panen, Opsi Buka Akses Baru

Adapun keputusan akhir mengenai status kawasan apakah tetap hutan produksi atau akan dilepaskan sepenuhnya merupakan kewenangan pemerintah pusat.

“Yang menentukan daerah ini masih masuk dalam hutan produksi atau sudah dilepaskan, nanti kita tunggu hasil evaluasi dari pusat,” pungkasnya.

(*)

Penulis : Rismayanti