Ada Pemeriksaan Administrasi, Disdukcapil Tarakan Siap Dukung Kejaksaan, Sebut Satu Orang Dipanggil

TRIBUNKALTARA.COM, TARAKAN - Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil ( Disdukcapil ) Kota Tarakan, Kaltara ikut menanggapi terkait dugaan tipikor yang ditangani Kejaksaan Negeri Tarakan.

Dikatakan Kepala Disdukcapil Tarakan, Hery Purwono, pihaknya menegaskan bahwa dari Disdukcapil yang dilibatkan adalah pemeriksaan data administrasi terkait kepengurusan KUR.

"Kalau untuk terkait dengan tindakan pidana bisa dilanjutkan ke Kejaksaan. Kalau kami Disdukcapil  siap mendukung dan memang ada kaitannya dengan administrasi yang ketika pemeriksaan itu diminta," terang Hery Purwono.

Hery Purwono melanjutkan lagi, ditanya apakah semua memiliki  akses ke data integrasi pendudukan? Hery menjelaskan bahwa Disdukcapil dalam hal ini  sesuai standar pelayanan.

Baca juga: Kejaksaan Eksekusi Pemenuhan Rp 14 Juta Restitusi bagi Anak Korban Kekerasan di Malinau Kaltara

"Kalau pun misalnya ada kekurangan, ada kekurangan dalam hal, ada mungkin kecurangan, ya mungkin itu bukan dari sistemnya yang salah, tetapi mungkin ada dari orang per orangnya," tegasnya.

Ditanya lebih jauh staf yang dimaksudkan ikut dipanggil, pihaknya mengarahkan menanyakan lebih lanjut ke pihak Kejaksaan.

"Karena kami pada dasarnya ketika diperiksa, belum ada mengarah siapa orang, tapi waktu pemeriksaan itu adalah terkait dengan dokumen-dokumen kependudukan yang ada hubungan dengan KUR itu," terangnya meluruskan.

Adapun untuk hasil pemeriksaan dokumennya ia belum mengetahui pasti karena semua menjadi kewenangan Kejaksaan.

"Soalnya ini, di kita cuma diminta aja, misalnya ada kartu keluarga yang diminta, kemudian terkait juga dengan SE dan SOP, di Disdukcapil. Itu saja sih," jelasnya.

Ia menambahkan lagi bahwa untuk kejadiannya di 2022 informasinya  dan dalam dua tahun terkahir sudah dilakukan  perubahan.

Termasuk pembinaan, kemudian perubahan dalam bentuk  perbaikan sistem. 

"Perbaikan pelayanan itu kan kita lakukan terus. Jadi ditambah dengan adanya ini, juga kita akan semakin meningkatkan perbaikan kita," jelasnya.

Salah satunya untuk akses, dua tahun terakhir sudah dilakukan. Termasuk tahapannya seperti misalnya harus ada dari pelayanan, kemudian ke verifikator, kemudian ada tanda tangan kepala dinas.  

"Semuanya sudah kita tempatkan pada sesuai dengan pokoknya masing-masing," ujarnya.

 Ia melanjutkan lebih jauh berbicara status, ia belum bisa menyebutkan karena dari Kejaksaan belum menyebutkan.

Baca juga: 2 Proyek Senilai Rp 15,9 Miliar di Bulungan Kaltara Dapat Pendampingan dari Kejaksaan, Ini Alasannya