Berita Tarakan Terkini

Sekolah Gratis, SDIT Ulul Albab Tarakan Kaltara Beber Problem, Harap Pemerintah Kaji Ulang Kebijakan

Putusan MK terkait intruksi penerapan sekolah gratis ikut ditanggapi pihak sekolah swasta.  Salah satunya SDIT Ulul Albab Kota Tarakan. 

Penulis: Andi Pausiah | Editor: M Purnomo Susanto
TRIBUNKALTARA.COM/ANDI PAUSIAH
PENDAFTARAN DITUTUP - Aktivitas di SDIT Ulul Albab Kelurahan Kampung Empat Kota Tarakan kini sudah selesai menerima murid baru tahun ajaran 2025. TRIBUNKALTARA.COM/ANDI PAUSIAH 

TRIBUNKALTARA.COM, TARAKAN - Putusan MK terkait intruksi penerapan sekolah gratis ikut ditanggapi pihak sekolah swasta. Salah satunya SDIT Ulul Albab Kota Tarakan, Kaltara

Penerimaan murid baru di tingkat SD di SDIT Ulul Albab saat ini sudah selesai per November 2024 kemarin. 

Ditemui awak media, Ahmad Mukmin Wahyu, Kepala SDIT Ulul Albab menyampaikan sebagai bagian dari pemerintah dan mitra pemerintah di bidang pendidikan, jika terkait regulasi yang terbaru yakni sekolah gratis, harapannya juga pemerintah bisa mengkaji ulang. 

"Karena sumber dana dari sekolah kami ini kan swasta ini kan sebagian besar itu dari pendapatan dari orang tua, SPP orang tua. Jadi pengelolaannya ya, kami 100 persen dari dana itu," beber Ahmad Mukmin Wahyu.

Baca juga: Sekolah Gratis di Swasta, Pemkab Bulungan Kaltara Masih Harus Dikalkulasikan dengan Anggaran Daerah

Sehingga harapannya, ketika ada kebijakan tersebut, dimungkinkan pemerintah bisa melibatkan pihak-pihak dari sekolah swasta ini untuk membuat anggaran dan untuk pengelolaan program.

"Kegiatan siswa yang harapannya dengan kebijakan yang terbaru ini nanti tidak mengurangi effort dari sekolah swasta terutama kami. Kegiatannya kan banyak. Siswa setiap pekan, kegiatan harian, pekanan, bulanan, bahkan tahunan itu sudah ada kegiatannya masing-masing. Sehingga mudah-mudahan ini tidak mengurangi dari program itu sendiri," ujarnya.

Ia melanjutkan lagi, selama ini dana operasionalnya berasal dari iuran orang tua siswa alias untuk anggaran dari orang tua siswa yakni dalam bentuk SPP. 

Namun demikian juga ada bantuan operasional dari pemerintah. 

"Itu namanya BOS dan BOSP, itu yang rutin, itu digunakan untuk operasional sekolah. Itu kan per siswa. Enggak, dilihat dari jumlah siswanya. Kalau kami di SD itu sementara 677. Kalau jumlah  guru kami ada 63," bebernya. 

Ia melanjutkan lagi, untuk besaran  SPP per bulan Rp500 ribu, itu belum ditambah dengan katering.

"Jadi kami ini kan sampai sore ya, menerapkan full day. Senin sampai hari Jumat mereka sampai sore di sekolah.

Sehingga makan siangnya kami kasih pilihan.

Kalau yang berkenan untuk bawa sendiri kami silakan. Jadi nanti sekitar jam 11 orang tua mengantar ke sekolah.

Tapi kalau catering sama sekolah nanti kami yang siapkan cateringnya," urainya.

Kembali disinggung jika  misalnya nanti sudah ada dari pemerintah memberikan katakanlah sanggup memberikan subsidi apakah siap diterapkan?  Ia menjelaskan jika sesuai dengan apa yang  diharapkan tentu itu bisa menjadi pertimbangan. 

Sumber: Tribun Kaltara
Halaman 1 dari 2
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved