Berangkat ke Jakarta Sore Ini, Gubernur Kaltara Zainal Paliwang tak Bisa Temui Massa Aksi Unjuk Rasa

TRIBUNKALTARA.COM, TARAKAN -Rencananya hari ini, Senin(4/8/2025) Aliansi Masyarakat Adat Asli Kaltara akan lakukan aksi unjuk rasa damai menyuarakan penolakan keras masuknya transmigran dari luar Kalimantan Utara (Kaltara) di depan Kantor Gubernur  Kaltara.

Terkait rencana kedatangan massa aksi unjuk rasa hari ini, Gubernur Kaltara Zainal Paliwang  mengatakan, ia berhalangan hadir menemui massa, karena padatnya agenda karena dihari yang sama akan  menghadiri kegiatan di BPK Kaltara, pelepasan mahasiswa di SMAN 1 Tarakan dan ke Jakarta. Sehingga nantinya ditemui Wakil Gubernur Kaltara Ingkong Ala

"Bukan saya tidak mau menerima kedatangan mereka. Karena saya besok sore (hari ini) ke Jakarta untuk menerima penghargaan dari Kementerian Lingkungan Hidup. Jadi nanti akan diterima Bapak Wakil Gubernur Kaltara," ucapnya usai menghadiri Pengukuhan Pengurus Paguyuban Pakuwaja di Tarakan Plaza Hotel, Minggu (3/8/2025) malam.

Gubernur Kaltara Zainal Paliwang mengatakan, aksi unjuk rasa damai yang akan dilakukan massa merupakan hak menyampaikan pendapat.

Baca juga: Program Transmigrasi Tahun 2025 Khusus Masyarakat Lokal, Begini Penjelasan Disnakertrans Kaltara

"Semua itu kan punya wadah untuk menyampaikan aspirasi. Sudah ada wadahnya. Kita akan menerima aspirasi saudara kita yang akan menyampaikan aspirasi," ungkap Zainal Paliwang.

Terkait penolakan transmigran dari luar Kaltara, Zainal Paliwang mengaku ia  belum bisa memberikan kepastian dan menunggu apa yang akan disampaikan massa.

"Saya belum bisa berikan jawaban kita tunggu aksi besok (hari) di Kantor Gubernur Kaltara dan Gedung DPRD Kaltara," ujarnya 

Diketahui dalam flayer yang beredar di media sosial ada tiga poin yang akan disampaikan  Aliansi Masyarakat Adat Asli Kaltara. Pertama, menolak keras program transpmigrasi dari luar Kaltara.

Kedua, meminta pemerintah terlebjh dahulu memperhatikan kesejahteraan masyarakat adat (lokal) di Kalimantan. Ketiga, mendukung penuh gugatan UU Transmigrasi di MK. 

(*)

Penulis: Andi Pausiah