Butuh Perhatian, Anak Desa di Perbatasan RI-Malaysia ini Butuh Jalan dan Beasiswa untuk Raih Mimpi

TRIBUNKALTARA.COM, NUNUKAN - Bagi warga Desa Tau Lumbis, Kecamatan Lumbis Hulu, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara ( Kaltara), yang berada di perbatasan RI-Malaysia ini, menempuh pendidikan tinggi bukan sekadar cita-cita, tetapi perjuangan panjang yang kerap terhenti di tengah jalan. 

Desa yang berbatasan darat langsung dengan Sabah, Malaysia ini menghadapi keterbatasan infrastruktur, ekonomi, dan akses pendidikan yang nyata dirasakan warganya.

Kepala Desa Tau Lumbis, Panus Langkau, menyebut mayoritas warganya hanya tamat SD, SMP, atau SMA. 

Banyak diantara mereka yang mengandalkan ladang singkong dan mencari kayu gaharu untuk dijual ke Kabupaten Malinau.

Baca juga: Belum Ada Kasus Covid-19, Dinkes Nunukan Kaltara Intensifkan Pengamatan di Perbatasan RI-Malaysia

"Pendapatan warga kami tidak sanggup membiayai anak sampai kuliah. Karena itu, kami berharap besar pada Program Desa Cerdas ini," kata Panus Langkau kepada TribunKaltara.com, Senin (11/08/2025), siang.

Akses menuju Desa Tau Lumbis hanya bisa ditempuh lewat sungai dari Mansalong bekas ibukota kecamatan dengan jarak sekira 91 kilometer. 

Perjalanan dari Desa Tau Lumbis ke Mansalong menggunakan perahu memakan waktu delapan jam, sedangkan saat milir hanya enam jam karena mengikuti arus sungai.

Biaya transportasi juga tidak murah. Menyewa long boat bisa menghabiskan Rp10-Rp15 juta, tergantung jumlah mesin. Jika menggunakan tiga mesin, ongkosnya bisa mencapai Rp20 juta.

"Hasil pertanian kami sulit dipasarkan ke kota besar seperti Mansalong karena biaya transportasi tinggi. Kalau ke Malinau lebih dekat, tapi tetap harus lewat perahu dulu ke Mansalong dari situ naik mobil jalan darat 51 Km ke Kabupaten Malinau. Itu pun belum tentu hasilnya laku," ucap Panus.

Dengan jumlah penduduk hanya 40 kepala keluarga atau sekira 200 jiwa, Tau Lumbis mendapat alokasi dana desa sekira Rp600 juta, turun dari sebelumnya Rp700 juta. 

Menurut Panus, anggaran ini banyak terserap untuk biaya transportasi dalam urusan pemerintahan desa.

Program Desa Cerdas yang diluncurkan Pemerintah Kabupaten Nunukan mewajibkan desa mengalokasikan minimal 10 persen dana desa untuk beasiswa pendidikan. 

Panus mengaku menyambut baik kebijakan ini, tetapi berharap kuota penerima beasiswa bisa ditambah.

"Kalau hanya 10 anak, masih kurang. Banyak yang butuh. Kami ingin anak-anak desa punya kekuatan SDM untuk memajukan kampung ini," ungkap Panus.

Ia menambahkan, sektor pertanian dan perkebunan juga perlu mendapat perhatian agar desa bisa mandiri secara ekonomi.