Berita Kaltara Terkini

Pemprov Kaltara Ungkap Serapan APBD 2025 Masih Rendah, OPD Didorong Genjot Realisasi Kegiatan 

Serapan APBD 2025 di Pemprov Kaltara diakui masih rendah, OPD didorong untuk menggenjot realisasi kegiatan.

Penulis: Edy Nugroho | Editor: M Purnomo Susanto
ISTIMEWA
SERAPAN APBD RENDAH - Asisten bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setprov Kaltara, Datu Iqro Ramadhan, saat memimpin apel gabungan di lapangan Agatish Tanjung Selor, Senin (11/08/2025). Datu Iqro Ramadhan mengungkap serapan APBD 2025 masih rendah, dan mendorong OPD genjot realisasi kegiatan. (istimewa) 

TRIBUNKALTARA.COM, TANJUNG SELOR  – Memasuki bulan kedelapan 2025, serapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2025 di Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) diakui masih rendah.

Untuk itu, kepada seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) didorong untuk menggenjot realisasi kegiatan, agar serapan anggaran dapat ditingkatkan.

Demikian disampaikan Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Provinsi (Setprov) Kaltara H Datu Iqro Ramadhan, saat memimpin apel pagi gabungan jajaran Pemerintahan Provinsi (Pemprov) Kaltara di Lapangan Agatisg Tanjung Selor, Senin (11/8/2025). 

Dalam arahannya, Datu Iqro Ramadhan meminta seluruh OPD meningkatkan kinerja, memperbaiki perencanaan, dan secara proaktif mencari sumber pendanaan di luar APBD. 

Baca juga: Efisiensi Ancam APBD Tana Tidung 2026, Bupati Ibrahim Ali Minta Tidak Kurangi Inovasi

Hal tersebut, kata dia, harus dilaksanakan secepat mungkin, karena ia menilai kinerja perangkat daerah hingga bulan ini terhadap penyerapan anggaran masih dinilai lambat. 

"Memasuki bulan kedelapan, masih banyak OPD yang serapannya di bawah 50 persen. Bahkan ada yang masih 22 persen,” kata Datu Iqro. 

Terkait minimnya serapan anggaran tersebut, Datu Iqro mendorong seluruh pihak dapat bersama – sama memaksimalkan dan  bekerja keras untuk mengejar target ideal yakni serapan anggaran di atas 90 persen. 

Selain itu, dia mengingatkan jajaran OPD agar dapat melakukan perencanaan program yang matang dan terjadwal.

Menurutnya, sering ditemukan praktik perencanaan program yang dilakukan di tahun yang sama dengan pelaksanaan, sehingga menyebabkan kualitas rencana menjadi tidak matang, dan bahkan tidak efektif.  

"Perencanaan tahun 2025 seharusnya sudah matang di tahun 2024. Ini menjadi pekerjaan rumah bagi PA, KPA, PPK, dan PPTK untuk tidak menerima perencanaan mentah-mentah, melainkan mengoreksinya agar betul-betul sesuai kondisi di lapangan,” tegasnya. 

Datu Iqro menuturkan, dalam upaya meningkatkan keuangan di Pemprov Kaltara dengan melakukan dua langkah strategis bagi seluruh OPD, yang pertama melalui Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). 

Jelasnya, PAD menjadi kunci utama untuk mengurangi ketergantungan pada dana transfer pusat dan memberikan keleluasaan bagi pemerintah daerah untuk membangun. 

Kemudian yang kedua yaitu mencari sumber dana eksternal, terang Datu Iqro, dikatakannya seluruh OPD diminta untuk lebih kreatif mencari peluang dalam menjalin hubungan ke pemerintah pusat dan lembaga-lembaga internasional. 

"Kalau kita hanya mengandalkan uang APBD, sangat terbatas sekali. Kuncinya bagaimana kita meningkatkan PAD dan pintar-pintar mencari sumber dana ke pusat dan dunia internasional,” imbuhnya. 

Dalam kesempatan itu, Datu Iqro mencontohkan keberhasilan Pemerintah Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah. Di mana, melalui Dinas Lingkungan Hidup (DLH) berhasil mendapatkan dana hibah sebesar Rp1,1 triliun dari Southampton, Inggris, berkat program pengelolaan sampah. 

Halaman
12
Sumber: Tribun Kaltara
Berita Terkait
  • Ikuti kami di
    AA

    Berita Terkini

    © 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved