Pemprov Kaltara Ungkap Serapan APBD 2025 Masih Rendah, OPD Didorong Genjot Realisasi Kegiatan 

"Ini menjadi tantangan bagi kita semua. Sebetulnya banyak kesempatan, tinggal bagaimana kita membentuk jaringan dan melobi," ujarnya. 

Terkait  itu pun pihaknya telah berkomunikasi dengan Kepala DLH Brebes, dan kepada Kepala DLH Kaltara agar bisa berkoordinasi serta menjadikannya sebagai motivasi dan contoh. 

"Ini membuktikan bahwa banyak peluang yang bisa kita dapatkan kalau kita kreatif dan punya banyak relasi. Kita jangan sampai TPP diturunkan hanya karena uang kita kurang," imbuh Datu Iqro.

Sebelumnya, Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kalimantan Utara (Kaltara) mencatat realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kaltara semester I tahun 2025 baru di angka sekitar 30 persen. 

Angka tersebut, menurut Kepala BKAD Kaltara, Denny Harianto,  masih bagus dibangun provinsi lain dan secara nasional.

Kendati demikian, jika dilihat dari sisi waktunya, realisasi ini dapat dikatakan masih rendah.

Karena jika sesuai target, semester I itu serapan anggaran harusnya sudah bisa tembus di angka 50 persen.

Dia mengatakan, pergerakan realisasi APBD ini memang setiap tahun seperti itu, selalunya tinggi di akhir-akhir tahun.

Karena di awal tahun itu masih ada beberapa proses yang harus dilalui sebelum kegiatan pembangunan dilaksanakan.

"Untuk di akhir tahun (Desember) itu kita tidak pernah terlalu jauh melesetnya dari target. Paling nol koma sampai 1 persen saja," kata Denny.

Baca juga: Rp 2,82 T APBD Malinau 2025 Tersebar di 43 SKPD, Ini Daftar 10 Unit Kerja dengan Anggaran Terbesar

Denny menyebutkan, saat ini yang jadi penyumbang tertinggi realisasi APBD Kaltara itu adalah belanja barang dan jasa (barjas).

Sementara untuk belanja pegawai itu merupakan kegiatan rutin yang sudah ada ketentuan serapannya.

Untuk diketahui, APBD Provinsi Kalimantan Utara tahun 2025 sebesar Rp 2,9 triliun. Angka ini turun dibandingkan APBD Kaltara 2024, yang tercatat sebesar Rp 3,1 triliun.

(*)

Penulis; Edy Nugroho