Pemprov Kaltara Ungkap Serapan APBD 2025 Masih Rendah, OPD Didorong Genjot Realisasi Kegiatan 

TRIBUNKALTARA.COM, TANJUNG SELOR  – Memasuki bulan kedelapan 2025, serapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2025 di Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) diakui masih rendah.

Untuk itu, kepada seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) didorong untuk menggenjot realisasi kegiatan, agar serapan anggaran dapat ditingkatkan.

Demikian disampaikan Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Provinsi (Setprov) Kaltara H Datu Iqro Ramadhan, saat memimpin apel pagi gabungan jajaran Pemerintahan Provinsi (Pemprov) Kaltara di Lapangan Agatisg Tanjung Selor, Senin (11/8/2025). 

Dalam arahannya, Datu Iqro Ramadhan meminta seluruh OPD meningkatkan kinerja, memperbaiki perencanaan, dan secara proaktif mencari sumber pendanaan di luar APBD. 

Baca juga: Efisiensi Ancam APBD Tana Tidung 2026, Bupati Ibrahim Ali Minta Tidak Kurangi Inovasi

Hal tersebut, kata dia, harus dilaksanakan secepat mungkin, karena ia menilai kinerja perangkat daerah hingga bulan ini terhadap penyerapan anggaran masih dinilai lambat. 

"Memasuki bulan kedelapan, masih banyak OPD yang serapannya di bawah 50 persen. Bahkan ada yang masih 22 persen,” kata Datu Iqro. 

Terkait minimnya serapan anggaran tersebut, Datu Iqro mendorong seluruh pihak dapat bersama – sama memaksimalkan dan  bekerja keras untuk mengejar target ideal yakni serapan anggaran di atas 90 persen. 

Selain itu, dia mengingatkan jajaran OPD agar dapat melakukan perencanaan program yang matang dan terjadwal.

Menurutnya, sering ditemukan praktik perencanaan program yang dilakukan di tahun yang sama dengan pelaksanaan, sehingga menyebabkan kualitas rencana menjadi tidak matang, dan bahkan tidak efektif.  

"Perencanaan tahun 2025 seharusnya sudah matang di tahun 2024. Ini menjadi pekerjaan rumah bagi PA, KPA, PPK, dan PPTK untuk tidak menerima perencanaan mentah-mentah, melainkan mengoreksinya agar betul-betul sesuai kondisi di lapangan,” tegasnya. 

Datu Iqro menuturkan, dalam upaya meningkatkan keuangan di Pemprov Kaltara dengan melakukan dua langkah strategis bagi seluruh OPD, yang pertama melalui Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). 

Jelasnya, PAD menjadi kunci utama untuk mengurangi ketergantungan pada dana transfer pusat dan memberikan keleluasaan bagi pemerintah daerah untuk membangun. 

Kemudian yang kedua yaitu mencari sumber dana eksternal, terang Datu Iqro, dikatakannya seluruh OPD diminta untuk lebih kreatif mencari peluang dalam menjalin hubungan ke pemerintah pusat dan lembaga-lembaga internasional. 

"Kalau kita hanya mengandalkan uang APBD, sangat terbatas sekali. Kuncinya bagaimana kita meningkatkan PAD dan pintar-pintar mencari sumber dana ke pusat dan dunia internasional,” imbuhnya. 

Dalam kesempatan itu, Datu Iqro mencontohkan keberhasilan Pemerintah Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah. Di mana, melalui Dinas Lingkungan Hidup (DLH) berhasil mendapatkan dana hibah sebesar Rp1,1 triliun dari Southampton, Inggris, berkat program pengelolaan sampah. 

"Ini menjadi tantangan bagi kita semua. Sebetulnya banyak kesempatan, tinggal bagaimana kita membentuk jaringan dan melobi," ujarnya. 

Terkait  itu pun pihaknya telah berkomunikasi dengan Kepala DLH Brebes, dan kepada Kepala DLH Kaltara agar bisa berkoordinasi serta menjadikannya sebagai motivasi dan contoh. 

"Ini membuktikan bahwa banyak peluang yang bisa kita dapatkan kalau kita kreatif dan punya banyak relasi. Kita jangan sampai TPP diturunkan hanya karena uang kita kurang," imbuh Datu Iqro.

Sebelumnya, Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kalimantan Utara (Kaltara) mencatat realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kaltara semester I tahun 2025 baru di angka sekitar 30 persen. 

Angka tersebut, menurut Kepala BKAD Kaltara, Denny Harianto,  masih bagus dibangun provinsi lain dan secara nasional.

Kendati demikian, jika dilihat dari sisi waktunya, realisasi ini dapat dikatakan masih rendah.

Karena jika sesuai target, semester I itu serapan anggaran harusnya sudah bisa tembus di angka 50 persen.

Dia mengatakan, pergerakan realisasi APBD ini memang setiap tahun seperti itu, selalunya tinggi di akhir-akhir tahun.

Karena di awal tahun itu masih ada beberapa proses yang harus dilalui sebelum kegiatan pembangunan dilaksanakan.

"Untuk di akhir tahun (Desember) itu kita tidak pernah terlalu jauh melesetnya dari target. Paling nol koma sampai 1 persen saja," kata Denny.

Baca juga: Rp 2,82 T APBD Malinau 2025 Tersebar di 43 SKPD, Ini Daftar 10 Unit Kerja dengan Anggaran Terbesar

Denny menyebutkan, saat ini yang jadi penyumbang tertinggi realisasi APBD Kaltara itu adalah belanja barang dan jasa (barjas).

Sementara untuk belanja pegawai itu merupakan kegiatan rutin yang sudah ada ketentuan serapannya.

Untuk diketahui, APBD Provinsi Kalimantan Utara tahun 2025 sebesar Rp 2,9 triliun. Angka ini turun dibandingkan APBD Kaltara 2024, yang tercatat sebesar Rp 3,1 triliun.

(*)

Penulis; Edy Nugroho