Baca tanpa iklan
TRIBUNKALTARA.COM – Kasus tambang ilegal yang menyeret oknum polisi Briptu Hasbudi di Kalimantan Utara, mendapat soratan tajam dari KPK, janji usut aliran dana ke pejabat dan aparat.
Sepekan setelah terbongkarnya Bisnis Ilegal Polisi Nakal Briptu Hasbudi di Kaltara, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akhirnya bereaksi.
Kasus yang melibatkan seorang polisi Polairud Polda Kaltara itu mendapat sorotan tajam dari KPK.
Wakil Ketua KPK Alexander Marwata menilai pengendalian internal kepolisian sangat lemah, sehingga keterlibatan Briptu HSB baru diketahui setelah bertahun-tahun menjalankan aktivitas tambang ilegal.
Alexander Marwata heran polisi berpangkat Briptu bisa memiliki kekayaan luar biasa.
"Kejadian ini menunjukan lemahnya pengawasan atasan langsung, pengendalian internal di lembaga tersebut, kan tidak mungkin ya seorang polisi dengan pangkat yang Briptu dia memiliki life style, gaya hidup yang mewah dan harta yang luar biasa," ungkap Alexander Marwata, melansir Kompas.com, Rabu (11/5/2022).
Ia menilai kasus tambang ilegal Briptu Hasbudi bisa dicegah jika sejak dini ada pengendalian yang matang.
"Artinya atasan langsung yang bersangkutan bisa menanyakan dari mana yang bersangkutan bisa memiliki kekayaan yang banyak, seperti itu kan bisa kita cegah sejak dini," katanya.
Baca juga: Kasus Tambang Ilegal di Sekatak, Polda Kaltara Dalami Dugaan Gudang Sianida Milik Briptu Hasbudi
Kendati hingga kini KPK belum mendapatkan data lengkap soal seberapa besar kekayaan yang dimiliki dari kepemilikan tambang emas tersebut tersebut, Alex tetap menyayangkan peristiwa itu melibatkan oknum polisi.
Padahal, menurutnya, sebagai seorang aparat penegak hukum, seharusnya seorang polisi bisa mencari garda terdepan pencegahan terjadinya penambangan ilegal tersebut.
"Seharusnya (oknum itu) mencegah adanya penyelundupan, tapi justru malah terlibatkan ilegal mining, itu kan luar biasa sekali kalau itu dilakukan seorang aparat penegak hukum.
Ini yang harus menjadi perhatian dan keprihatinan kita bersama saya kira," ucap Alexander Marwata.
Selanjutnya, KPK berjanji akan membantu Polda Kaltara untuk menelusuri aliran dana dari kasus penambangan emas ilegal yang melibatkan Briptu Hasbudi.
Alex mengatakan, lembaganya akan membantu Polda Kaltara untuk menyelisik dugaan adanya aliran dana dari kegiatan tambang ilegal tersebut.
"Yang namanya tambang ilegal itu kan berarti kemungkinan ada keterlibatan dari aparat setempatkan, enggak mungkin lah panambangan dilakukan tanpa sepengetahuan dari masyarakat atau aparat setempat," ucap Alexander Marwata.