TRIBUNKALTARA.COM, JAKARTA - Kepala Otorita IKN Bambang Susantono curhat ke Komisi XI DPR, sebagai lembaga setingkat kementerian belum memiliki Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran ( DIPA ).

Padahal, DIPA ini berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan dan penggunaan anggaran selama satu tahun dalam membangun Ibu Kota Nusantara atau IKN Nusantara.

Selain itu, DIPA berfungsi sebagai alat pengendali, pelaksanaan, pelaporan, pengawasan, dan sekaligus merupakan perangkat akuntansi pemerintah.

"Keterkaitan dengan rencana kerja kami, ini kami terus terang bagian anggaran sudah punya, tapi DIPA belum ada, Pak.

Kami hanya memiliki simple, jumlah yang kami ajukan Rp 650 miliar, yang sudah disetujui oleh Kementerian Keuangan tahap pertama ini sekitar Rp 250 miliar," jelas Bambang Susantono dalam Rapat Dengar Pendapat ( RDP ) dengan Komisi XI DPR, Senin (6/2/2023).

Menurutnya, Otorita IKN dalam menyusun programnya tidaklah rumit.

Hanya memiliki dua program yaitu program Dukungan Manajemen dan Pengembangan Kawasan Strategis.

"Kami kira sebagai institusi baru Pak Ketua (Komisi XI DPR) ini cukup, yang penting bagi kami adalah jangan sampai terlalu lama organisasi ini beroperasi tanpa DIPA.

Jadi, sangat simple sasaran programnya. Kalau dukungan manajemen tentunya bagaimana tadi kami sendiri beroperasi sebagai organisasi," kata dia.

Baca juga: KSOP Petakan Kerawanan Jalur Kapal Logistik Proyek IKN Nusantara, Inilah Lokasi yang Perlu Diatensi

Kemudian, anggaran dari kas negara yang diajukan ke Kemenkeu akan dimanfaatkan untuk pengelolaan Otorita IKN yang ada di Jakarta, Balikpapan, dan kawasan IKN Nusantara.

"Tadi kami laporkan ada tiga titik di mana kami harus kelola yaitu di Jakarta, Balikpapan, kemudian satu lagi di basecamp ( IKN Nusantara )," ujar Bambang Susantono.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memastikan proyek pembangunan IKN Nusantara di Kalimantan Timur terus berjalan seiring alokasi anggaran yang telah disiapkan.

Pemerintah telah menganggarkan Rp 23,9 triliun dari APBN 2023 untuk proyek pembangunan IKN Nusantara.

Sebagian besar dana itu digunakan untuk pembangunan infrastruktur.

"Untuk belanja di dalam rangka mempersiapkan IKN Nusantara itu sebesar Rp 23,9 triliun, terutama untuk infrastrukturnya sebesar Rp 21 triliun," ungkapnya dalam konferensi pers usai rapat paripurna terkait APBN di Istana Negara, Senin (16/1/2023).