Silpa Kaltara Tahun 2023 Capai Rp 400 Miliar, DPRD Minta Penjelasan: Apa Permasalahan Pokoknya?

TRIBUNKALTARA, TANJUNG SELOR –Postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2024 Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) mengalami peningkatan yang signifikan, yaitu sebesar kurang lebih Rp 3,5 triliun.

Jauh lebih besar dari APBD murni 2023 sebesar Rp 2,9 triliun.

Dari kenaikan APBD ini, salah satunya berasal dari Sisa Lebih Penggunaan Anggaran ( Silpa) 2023 yang mencapai sekira Rp 400 miliar.

Berkaitan dengan besarnya Silpa tersebut, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Utara, Albertus Stefanus Marianus Baya mengatakan, pihaknya akan menganalisa secara teknis penyebab terjadinya Silpa.

Baca juga: Wujudkan Masyarakat Sehat, Tenaga Medis di Kaltara Diharapkan Dapat Tingkatkan Pelayan Kesehatan

“Berbicara Silpa yang melebihi Rp400 miliar, kami perlu lihat dulu apa permasalahan pokoknya secara teknis, apa? Karena situasi atau lainnya, kami perlu inventarisir dulu pokok masalah tersebut,” kata Albertus.

Secara umum, menurut politisi PDI Perjuangan itu, nominal Silpa yang tercatat masih dipandang dalam ambang batas wajar. Namun demikian, pihak legislatif perlu mengetahui faktor penyebabnya.

“Wajar-wajar saja sebenarnya. Tapi kami tetap harus tahu sumber permasalahannya di mana,” ujarnya.

Albertus meyakini perencanaan yang dibuat pihak eksekutif, dalam hal ini Pemprov Kaltara sudah matang. Sehingga faktor lain penyebab Silpa yang diperkirakan perlu diketahui.

“Kalau perencanaan sepertinya semua sudah matang. Tapi mohon maaf, mungkin ada situasi dari wilayah perbatasan (yang menghambat kegiatan) seperti distribusi. Tapi ya seperti saya bilang, kita lihat dulu pokok permasalahan seperti apa, kami rapat dulu dengan TAPD,” ujarnya.

Baca juga: Gandeng Pers, Bidang Humas Polda Kaltara Tangkal Paham Radikalisme, Intoleransi dan Terorisme

Seperti diketahui, selain Silpa sebesar Rp 400 juta, proyeksi APBD 2024 yang mencapai Rp 3,5 triliun, juga dari beberapa pos pendapatan. Utamanya pada TKDD (Tranfer ke Daerah dan Dana Desa) sudah yang mencapai Rp 2 triliun lebih. Ada kenaikan dari tahun sebelumnya.

Termasuk ada peningkatan pada Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Bagi Hasil (DBH) Pertambangan Umum dan beberapa lainnya yang juga meningkat.

(*)

Penulis: Edy Nugroho