TRIBUNKALTARA.COM. SAMARINDA – Dampak pembangunan Ibu Kota Nusantara atau IKN Nusantara di Sepaku, Penajam Paser Utara, Pusat menggelontorkan anggaran Rp83,8 triliun ke Kalimantan Timur.

Penyerahan alokasi anggaran Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran ( DIPA ) dan Daftar Alokasi Transfer ke Daerah ( TKD ) 2024 di Kalimantan Timur dilaksanakan pada Selasa (12/12/2023).

Pj Gubernur Kaltim, Akmal Malik menyerahkan secara digital DIPA, Daftar Alokasi TKD juga Bagi Hasil Pajak Daerah (BHPD) dan Bantuan Keuangan (Bankeu) Kabupaten/Kota se-Kaltim di Pendopo Odah Etam, Kantor Gubernur Kaltim.

Penyerahan DIPA juga dilakukan kepada instansi vertikal/kementerian/lembaga di Kaltim bertema "Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan".

Sesuai dengan arahan pemerintah pusat, APBN 2024 untuk meningkatkan produktivitas nasional dan menjaga keberlanjutan keuangan negara di tengah ketidakpastian perekonomian global.

Baca juga: Dipa Petikan Diserahkan ke 6 Pimpinan Unit Satker, KPPN Nunukan: Serapan Belanja Negara 95,67 Persen

APBN khususnya dalam kurun empat tahun belakangan ini terbukti mampu membawa Indonesia keluar dari berbagai tekanan.

Mulai dari pandemi Covid-19 hingga dinamika ekonomi dan geopolitik global.  Dengan APBN yang responsif, momentum penguatan pemulihan ekonomi dapat terus terjaga.

Ekonomi Indonesia tumbuh positif di level 5  selama 8 kuartal berturutan. 

Inflasi pun terjaga stabil sehingga daya beli masyarakat khususnya kelompok miskin dan rentan tetap terlindungi.

Pj Gubernur Akmal Malik bersyukur karena dana alokasi transfer tahun 2024 kembali mengalami kenaikan signifikan.

"Kenaikan anggaran ini berkonsekuensi pada naiknya kesejahteraan masyarakat," tegas Akmal Malik, Selasa (12/12/2023).

Baca juga: Akhir Tahun 2023, Anggaran Desa dan Serapan Dana RT Bersih Malinau Dievaluasi Detil

Menurut Akmal Malik, anggaran pendapatan dan belanja daerah ( APBD)  fungsinya bukan semata alokasi distribusi, tetapi lebih pada fungsi prosperity atau mendorong terciptanya kesejahteraan.

Ia menegaskan, alokasi anggaran harus berbanding lurus terhadap peningkatan indikator makro ekonomi dan pembangunan di Kaltim.

"Kita berharap kenaikan angka-angka ini berkontribusi terhadap naiknya indikator makro yang ada dalam RPJMD dan RKPD 2024-2026 yang telah kita susun bersama," harapnya.

Kenaikan alokasi anggaran diakui salah satu bentuk perhatian pemerintah pusat kepada Kaltim karena ditunjuknya Ibu Kota Nusantara.