TRIBUNKALTARA.COM, NUNUKAN - Tim Badan Anggaran (Banggar) DPRD Nunukan meminta adanya transparansi dari Pemkab Nunukan atas sisa lebih pembiayaan anggaran (Silpa) tahun anggaran (TA) 2023 sebesar Rp277.898.389.418,47.

Juru Bicara Banggar DPRD Nunukan, Nadia mengatakan Silpa sebesar Rp277 miliar lebih itu ditemukan dalam Ranperda Kabupaten Nunukan tentang Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Nunukan TA 2023.

"Kami minta transparansi terkait masalah Silpa, agar lebih diperjelas dalam laporan pertanggungjawaban terkait pemanfaatannya. Khususnya penempatan berbentuk program kegiatan dalam struktur APBD 2024," kata Nadia kepada TribunKaltara.com, Selasa (23/07/2024), pukul 11.00 Wita.

Menurutnya, adanya Silpa sebesar Rp277 miliar lebih mengindikasikan bahwa Pemkab Nunukan telah merencanakan program dan kegiatan dengan matang.

Baca juga: Meningkat dari Tahun Sebelumnya, Silpa pada Anggaran Pemkab Bulungan 2023 Capai Rp 528 Miliar

Nadia menyarankan kepada setiap OPD (organisasi perangkat daerah) dalam menyusun rencana kegiatan didahului dengan sebuah perencanaan yang terkoordinasi.

"Saat menyusun rencana kegiatan didahului perencanaan yang terkoordinasi, sehingga alokasi anggaran bagi OPD juga disusun berdasarkan skala prioritas dan kinerja OPD terkait," ungkapnya.

Nadia menyebut DPRD Nunukan mengapresiasi kinerja Pemkab Nunukan selama TA 2023. Bahkan sampai saat ini pengelolaan keuangan sudah memperoleh delapan kali opini wajar tanpa pengecualian (WTP).

Kendati begitu ada sejumlah catatan yang diberikan oleh tim Banggar kepada Pemkab Nunukan.

Selain meminta transparansi Silpa, DPRD Nunukan juga mengharapkan kepada Pemkab agar menggali sumber pendapatan asli daerah (PAD) untuk dimanfaatkan dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Baca juga: Silpa 2023 Rp 149 Miliar, DPRD Kaltara Minta Pemprov Lebih Optimalkan Belanja Daerah Tahun Depan

"Salah satu cara adalah dengan peningkatan target PAD Kabupaten Nunukan. Pendapatan daerah tahun anggaran 2023 direncanakan Rp1,6 triliun lebih dan realisasinya Rp1,7 triliun lebih," ucapnya.

Catatan DPRD Nunukan berikutnya adalah peningkatan indeks pembangunan manusia (IPM) dan tidak selalu menjadi angka terendah di provinsi Kalimantan Utara (Kaltara).

"Memang IPM Nunukan selalu meningkat setiap tahunnya tapi selalu lebih rendah di Provinsi Kaltara," ucapnya.

Selain itu juga, Nadia menyampaikan agar perencanaan pembangunan di Kabupaten Nunukan memperhatikan karakteristik wilayah, sehingga asas pemanfaatannya lebih berguna bagi masyarakat.

Tak hanya itu, DPRD Nunukan juga meminta agar pemerataan pembangunan lebih ditingkatkan, utamanya dalam pembangunan infrastruktur pendidikan dan kesehatan.

"Sisa utang Kabupaten Nunukan dipastikan selesai pada tahun anggaran 2024," ujar Nadia.