Bahkan tidak peduli dengan issu kebijakan PPN 12 persen.

Jika kebijakan itu diberlakukan di tahun depan ada baiknya kita melakukan mitigasi dampak ekonominya secara lokal, Kalimantan Utara ( Kaltara ).

Mitigasi Dampak PPN 12 Persen di Kaltara

Kenaikan PPN menjadi 12 persen sudah pasti menyebabkan kenaikan beban masyarakat.  

Meskipun sejatinya pilihan itu bisa dihindari. Andaikan pemerintah bersedia melakukan efisiensi misalnya merampingkan birokrasi maka akan terjadi efisiensi anggaran.

Nampaknya, pilihan  itu tidak menarik. Tak heran jika masyarakat harus menahan ketidaknyamanan di hatinya.  

Termasuk masyarakat Kaltara, tentu.  

Berkaitan dengan kenaikan PPN 12 persen dan harapan pasca Pilkada di Kaltara dapat kita lihat dari struktur ekonomi Kaltara.

 Berdasarkan struktur ekonomi Kaltara, apabila dilihat dari sisi pengeluaran tampak bahwa, belanja pemerintah  (goverment) sebesar 7 persen.

Kemudian pembentukan  modal bruto atau sering disebut investasi 35 persen. Konsumsi  masyarakat 15 persen.

Struktur PDRB struktur pengeluaran didominasi oleh  ekspor.  Besarnya mencapai 43 persen, sehingga gangguan utama ekonomi Kaltara adalah pada perubahan nilai tukar.

Dimana apresiasi nilai tukar Rupiah potensial menurunkan ekspor.

Sementara faktanya selama ini Rupiah justru lebih banyak mengalami depresiasi.

Fenomena itu justru mendorong barang ekspor menjadi lebih murah.

Dampaknya permintaan komoditas ekspor dari Kaltara akan semamkin tinggi.