Kesejahteraan yang sama  pada golongan menengah, mengakibatkan goncangan terhadap konsumsi barang mewah ada tetapi tidak terlalu besar.

Jika goncangannya besar maka, bisa mengganggu konsumsi yang memang tersengat oleh tingginya harga.

Baca juga: Komisi II DPRD Kaltara Sebut Kenaikan PPN 12 Persen Bakal Berdampak bagi Perekonomian Masyarakat

Betul bahwa, inflasi rendah. Hal itu ditunjukkan oleh deflasi yang berkelanjutan pada tahun 2024.

Bahkan sampai dengan 5 bulan berturut-turut.

Fenomena ini secara tekstual bisa disebut sebagai tingkat daya beli telah menyentuh pada titik yang maksimum.

 Artinya anggaran konsumen sudah teralokasi maksimal untuk semua kebutuhannya.

Dampaknya kenaikan harga sudah tidak mampu terakomodir oleh daya belinya, sehingga  gejala yang muncul adalah yang mengurangi jumlah pembelian dan itu jika berlaku kolektif.

Permintaan agregat yang terus menurun akan mendorong harga pun ikut turun.

Di tengah peluang akhir tahun dan lesunya daya beli sebenarnya melahirkan peluang setiap daerah untuk melakukan kreativitas kebijakan.

Baca juga: Menanti Janji Kepala Daerah Terpilih

Misalnya kebijakan fiskal. Pemerintah Daerah baik; provinsi kota/kabupaten dapat memanfaatkan potensi dan kewenangan  yang dimiliki.

 Misalnya menurunkan pajak hotel dan restoran yang untuk mendorong bertumbuh kembangnya sektor; pariwisata, penyediaan makan minum dan jasa hiburan.

Jangka pendek memang mengurangi PAD namun jangka menengah dan panjang memiliki kontribusi yang besar pada ekonomi daerah.

Efektivitas kebijakan ini dapat dilihat dari naiknya:  kunjungan pariwisata, jumlah pelanggan hotel restoran, makan minum dan jasa hiburan lain.

Jika itu berani diterapkan maka  meningkatkan kapasitas penciptaan lapangan kerja. Namun semua itu kembali pada political will pemerintah yang pimpinannya baru saja dipilih. (*)