DPRD Kaltara Soroti Antrean BBM Subsidi, Muddain: Harus Ditangani Secara Sistematis

Ringkasan Berita:

• Wakil Ketua II DPRD Kaltara menduga antrean panjang BBM subsidi dipicu oleh maraknya praktik pengetapan dan penyalahgunaan sistem barcode.
• DPRD Kaltara mendesak pembentukan Tim Terpadu lintas instansi dengan Pemprov Kaltara sebagai koordinator utama untuk memperketat pengawasan.
• Pemerintah didorong menerbitkan Surat Edaran (SE) Gubernur guna memperkuat pengawasan distribusi hingga ke tingkat kabupaten/kota.

TRIBUNKALTARA.COM, TANJUNG SELOR - Persoalan antrean panjang BBM subsidi kembali menjadi perhatian DPRD Kaltara. Kali ini datang dari Wakil Ketua II DPRD Kaltara, Muddain.

Dalam hal ini, Muddain meminta agar pemerintah memperkuat pengawasan distribusi karena diduga masih terjadi praktik pengetapan hingga penyalahgunaan barcode di lapangan.

Pihaknya menilai persoalan antrean panjang BBM subsidi tidak boleh terus dibiarkan berulang tanpa penanganan yang jelas dan menyeluruh.

Menurutnya, akar persoalan distribusi BBM subsidi perlu ditangani secara sistematis agar kelangkaan maupun antrean panjang tidak terus terjadi di masyarakat.

Baca juga: Antrean BBM di Kalimantan Utara tak Kunjung Usai, Ketua DPRD Desak Pertamina Tambah Kuota

“Ini harus menjadi perhatian serius. Pengawasan tidak boleh longgar,” ujar Muddain, Selasa (19/5/2026).

Ia menduga antrean panjang BBM subsidi di sejumlah wilayah dipicu praktik pengetapan hingga penyalahgunaan barcode dalam proses distribusi dan pembelian BBM.

Karena itu, Muddain meminta seluruh pihak terkait memperkuat pengawasan di lapangan.

Menurutnya, pengawasan distribusi BBM bukan hanya menjadi tanggung jawab satu instansi, melainkan perlu melibatkan banyak pihak secara bersama-sama.

Meski demikian, ia menilai Pemprov Kaltara harus menjadi koordinator utama dalam penanganan persoalan tersebut.

Baca juga: BBM di Wilayah Perbatasan Masih Langka, DPRD Kaltara Soroti Distribusi hingga Pengawasan

Selain itu, DPRD Kaltara juga mendorong pembentukan Tim Terpadu Pengawasan BBM yang melibatkan lintas instansi guna memperketat pengawasan distribusi BBM subsidi di seluruh wilayah Kaltara.

Muddain juga meminta adanya Surat Edaran (SE) Gubernur Kaltara sebagai dasar penguatan pengawasan hingga tingkat kabupaten dan kota.

“Kalau tidak ada langkah tegas, masalah ini akan terus berulang di lapangan,” tandasnya.

(*)

Penulis : Desi Kartika Ayu