Dorong Transparansi, Perkumpulan Lingkar Hutan Lestari Ajak Masyarakat Awasi Badan Publik

Dalam sesi tanya jawab, sejumlah peserta dari unsur masyarakat, lembaga adat, hingga organisasi sipil menyampaikan pengalaman mereka menghadapi kesulitan memperoleh data dari instansi pemerintah.

Berlanta mendorong peserta agar tidak ragu menggunakan haknya, bahkan membawa kasus ke Komisi Informasi bila diperlukan.

Diskusi ini juga menyoroti rencana pembentukan Komisi Informasi Kabupaten Nunukan guna memperkuat layanan dan penyelesaian sengketa informasi di tingkat daerah.

Berlanta berharap, pembentukan lembaga ini segera terealisasi sehingga masyarakat Nunukan memiliki akses dan perlindungan hukum yang lebih kuat dalam memperoleh informasi publik.

“Transparansi bukan sekadar kewajiban hukum, tetapi fondasi kepercayaan publik terhadap pemerintah,” tutup Berlanta.

(*)

Baca Berita Terkini Tribun Kaltara di Google News