Sesuai Arahan Prabowo, BGN Minta SPPG Utamakan Produk Lokal dalam Program MBG 

Ringkasan Berita:

• Badan Gizi Nasional meminta SPPG memprioritaskan bahan pangan lokal, termasuk telur produksi dalam negeri, untuk Program MBG.
• Kepala Badan Gizi Nasional, Dadan Hindayana menegaskan program MBG juga bertujuan mendukung peternak dan perekonomian daerah.
• BGN tidak menetapkan menu nasional, tetapi menerapkan standar gizi dan menempatkan ahli gizi di tiap SPPG agar menu disesuaikan dengan potensi pangan lokal.

TRIBUNKALTARA.COM - Badan Gizi Nasional ( BGN ) menginstruksikan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) agar mengutamakan produk lokal, termasuk telur, dan bahan pangan lain, yang berasal dari dalam negeri untuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Kepala BGN, Dadan Hindayana, juga meminta SPPG untuk memprioritaskan pasokan pangan dari peternak dan pelaku usaha lokal, sehingga dapat mendukung keberlangsungan ekonomi masyarakat daerah.

"SPPG diminta mengutamakan produk dan produksi lokal, termasuk untuk kebutuhan telur dalam Program MBG," kata Dadan Hindayana, dalam keterangan yang dikonfirmasi di Jakarta, Senin.

Menurut Dadan Hindayana, apabila mitra pelaksana MBG memiliki koperasi atau jaringan pemasok sendiri, pasokan bahan pangan diharapkan tetap menyerap hasil produksi peternak lokal di masing-masing wilayah. 

Kebijakan tersebut sejalan dengan arahan Presiden agar kebutuhan telur dalam Program MBG wajib berasal dari produksi dalam negeri.

"Sesuai keinginan Presiden, telur untuk Program MBG, terutama wajib menggunakan produksi lokal," tutur Dadan Hindayana.

Baca juga: Kepala BGN Dadan Hindayana: Rp 60 Triliun Anggaran Telah Tersalur ke Setiap Akun SPPG

Meski demikian, lanjut Dadan Hindayana, BGN tidak menetapkan menu nasional secara seragam, tetapi hanya menetapkan standar komposisi gizi untuk memastikan kualitas menu MBG. 

Selain itu, pihaknya juga telah menempatkan ahli gizi di setiap SPPG yang bertugas menyusun menu berdasarkan potensi pangan daerah, sekaligus memastikan kebutuhan nutrisi penerima program terpenuhi.

"BGN tidak menetapkan menu nasional, tetapi membuat standar komposisi gizi. 

Oleh sebab itu, kami menempatkan pengawas gizi di setiap SPPG, agar bisa membuat menu berbasis potensi sumber daya lokal dan kesukaan masyarakat lokal," ucap Dadan Hindayana.

Selain mendukung ketahanan pangan nasional, kebijakan penggunaan produk lokal juga diharapkan mampu menjaga stabilitas harga hasil peternakan di tingkat produsen, karena Program MBG mesti memberikan manfaat ganda, baik dari sisi pemenuhan gizi masyarakat maupun penguatan ekonomi lokal.

Dadan menilai produksi telur dalam negeri saat ini masih mampu memenuhi kebutuhan Program MBG apabila distribusi dan penyerapan dilakukan secara optimal. 

Oleh karena itu, Dadan Hindayana meminta seluruh pelaksana program terus memperkuat kemitraan dengan peternak lokal di masing-masing daerah.

"Selama produksi lokal tersedia dan kualitasnya baik, itu yang harus diprioritaskan. 

Program MBG memang dirancang agar mampu mendorong pemberdayaan ekonomi masyarakat lokal," ujar Dadan Hindayana.

(*)

(ANTARA/Lintang Budiyanti Prameswari/Selasa 19 Mei 2026)