Tarakan Jalani Evaluasi Kinerja Pemerintahan 2025, Ibnu Saud Minta OPD Siapkan Data Secara Maksimal

Ringkasan Berita:

• Pemkot Tarakan memulai tahap awal evaluasi LPPD dan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bersama tim evaluator Provinsi Kaltara.
• Penilaian ini bertujuan mengukur capaian program, efektivitas pelayanan publik, serta memperbaiki tata kelola pemerintahan.
• Plt Wali Kota Tarakan, Ibnu Saud Is, menginstruksikan seluruh OPD menyiapkan data objektif sebagai bahan refleksi kinerja.

TRIBUNKALTARA.COM, TARAKAN – Pemerintah Kota (Pemkot) Tarakan mulai menjalani tahapan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk tahun 2025.

Evaluasi tersebut menjadi salah satu instrumen penting untuk mengukur capaian kinerja Pemerintah Daerah sekaligus melihat berbagai aspek yang masih perlu diperbaiki demi meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Proses evaluasi diawali melalui kegiatan Entry Meeting Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD) Kabupaten/Kota Tahun 2025 atas Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) dan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Tahun 2025 yang berlangsung pada Rabu (10/6/2026).

Kegiatan tersebut dihadiri langsung oleh Plt Wali Kota Tarakan, Ibnu Saud Is, bersama jajaran Pemerintah Kota Tarakan. Turut hadir Wakil Penanggung Jawab Tim EPPD Provinsi Kalimantan Utara, Ir H Suiadi ST MT, Plt Sekretaris Daerah Kota Tarakan, Asisten I Setda Kota Tarakan, para kepala bagian, serta kepala perangkat daerah terkait.

Baca juga: Bupati Nunukan Kaltara Paparkan LKPJ 2024, Evaluasi Kinerja dan Tantangan Pembangunan Daerah

Entry meeting tersebut menjadi tahapan awal sebelum tim evaluator melakukan penilaian terhadap berbagai indikator penyelenggaraan pemerintahan daerah yang tertuang dalam dokumen LPPD maupun capaian Standar Pelayanan Minimal.

Melalui evaluasi tersebut, Pemkot Tarakan diharapkan dapat memperoleh gambaran menyeluruh mengenai capaian program, efektivitas pelayanan publik, hingga kualitas tata kelola pemerintahan yang selama ini dijalankan.

Dalam pertemuan tersebut, tim evaluator dari Provinsi Kalimantan Utara memaparkan tujuan pelaksanaan evaluasi, ruang lingkup penilaian, hingga mekanisme yang akan digunakan selama proses pemeriksaan berlangsung.

Evaluasi tidak hanya bertujuan mengukur capaian kinerja pemerintah daerah, tetapi juga menjadi sarana untuk mengidentifikasi berbagai kekurangan yang masih perlu dibenahi agar pelaksanaan pemerintahan semakin efektif, efisien, dan akuntabel.

Sejumlah dokumen pendukung, laporan capaian program, serta data terkait pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal menjadi bagian penting yang akan menjadi bahan penilaian tim evaluator.

Baca juga: Evaluasi Kinerja. Wakapolda Kaltara Minta Anggaran Tepat Sasaran dan Bebas Penyimpangan

Plt Wali Kota Tarakan, Ibnu Saud Is, menyambut positif pelaksanaan evaluasi tersebut. Menurutnya, evaluasi merupakan bagian dari upaya bersama untuk memastikan seluruh program pemerintah berjalan sesuai target dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Ibnu Saud Is meminta seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) agar memberikan dukungan penuh selama proses evaluasi berlangsung.

Ia menegaskan pentingnya kesiapan data dan dokumen yang dibutuhkan oleh tim evaluator agar proses penilaian dapat berjalan lancar dan menghasilkan gambaran yang objektif mengenai kondisi pemerintahan di Kota Tarakan.

"Selain sebagai agenda rutin evaluasi, Ibnu menilai kegiatan tersebut juga dapat menjadi momentum bagi seluruh perangkat daerah untuk melakukan refleksi terhadap kinerja yang telah dilaksanakan selama satu tahun terakhir," kata Ibnu Saud Is.

Melalui proses tersebut, berbagai kekurangan maupun hambatan yang ditemukan dapat menjadi bahan perbaikan dalam penyusunan program dan kebijakan pada periode berikutnya.

Menurutnya, peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan harus terus dilakukan seiring dengan tuntutan masyarakat terhadap pelayanan publik yang semakin baik, cepat, dan transparan.