Kunjungan Ombudsman RI

Tinjau Pelaksanaan SR di Tarakan Kaltara,  Sebut Sekolah Unggul Jalur Cepat Keluar dari Kemiskinan

Wakil Wali Kota Tarakan, Ibnu Saud mengungkapkan, untuk Sekolah Rakyat pembangunannya dianggarkan dari APBN.

Penulis: Andi Pausiah | Editor: M Purnomo Susanto
TRIBUNKALTARA.COM/ANDI PAUSIAH
TINJAU - Wakil Wali Kota Tarakan ikut meninjau pelaksanaan pembelajaran di Sekolah Rakyat Gedung LLK Kelurahan Kampung Enam Kota Tarakan, Rabu (22/10/2025). TRIBUNKALTARA.COM/ANDI PAUSIAH 

TRIBUNKALTARA.COM, TARAKAN - Wakil Wali Kota Tarakan bersama jajaran OPD ikut meninjau pelaksanaan pembelajaran di Sekolah Rakyat Gedung LLK Kelurahan Kampung Enam Kota Tarakan, Kaltara, Rabu (22/10/2025).

Wakil Wali Kota Tarakan, Ibnu Saud mengungkapkan, untuk Sekolah Rakyat pembangunannya dianggarkan dari APBN.

 "Sekolah Rakyat seharusnya seragam," urai Ibnu Saud.

Namun yang ditinjau oleh Ombudsman RI berbeda. Nantinya pihak Ombudsman RI yang akan menyampaikan ke pusat.

Baca juga: Inginkan tak Bebankan Dana Daerah, Ombudsman RI Harap Kepastian Anggaran untuk Sekolah Rakyat

"Untuk saat ini kita  di sini menggunakan APBD. Ini kan program baru. Saat itu, Wali Kota ditanya siap nggak Sekolah Rakyat, ya Wali Kota bilang siap. Dipanggillah dan rapat pertemuan, apa yang kurang diatasi.  

Saya ulangin, kita yang atasi. Artinya ada memang inisiatif, proaktif," urainya.

Menurutnya lebih baik segera memulai daripada menunggu. Nantinya dalam proses perjalanannya, diharapkan hasil tinjauan Ombudsman RI disampaikan ke pusat.

"Jadi, mudah-mudahan nanti setelah beliau ini report. Nanti kan tahun depan kita bangun di Kelurahan Juata. Dipastikan full APBN. Kalau yang di sana itu pasti APBN. Tapi sekarang kan belum dibangun kan Masih proses. Pemkot sudah siapkan lahannya," jelas Ibnu Saud.

Sekolah Rakyat ini, lanjutnya luar biasa. Bisa dikatakan  sekolah unggul. Semua peralatan disiapkan. Mulai dari peralatan pribadi sampai pembelajaran.

"Tinggal belajar saja," urainya.

Ia melanjutkan yang eksisting saat ini memang semua menggunakan aset daerah.
Dan kemarin dimulai dengan segala macam keterbatasan.

" Terpaksa kita melakukan adjustment di sana-sini. Tapi tugas ini harus dituntaskan.
Karena kan perintah konstitusi. Karena sudah masuk APBN" jelasnya.

Upaya pemkot nanti untuk menambah siswa lanjutnya akan ada sosialisasi massif. Memang saat ini siswanya masih di kisaran 50. 

Karena ada syarat yang harus dipenuhi. Sekolah Rakyat diperuntukkan masyarakat miskin ekstrem.  Sekolah Rakyat masih perlu sosialisasi, pendekatan persuasi. 

Baca juga: Breaking News Kunjungi Tarakan, Ombudsman RI Tinjau Dapur Makan Bergizi Gratis dan Sekolah Rakyat

"Karena kadang-kadang kita melakukan persuasi dianggap mengintimidasi. Dianggap mengambil anak saya gitu. Udah di sini, balik lagi. Karena mau jualan. Atau anaknya belum mau, orang tuanya marah-marah. Ini anakku kenapa ditahan.  It takes time. Takes process. Itu yang saya rasa tidak boleh menyerah juga kan," jelasnya.

Ia berani bertaruh hari ini pendaftarnya atau peminatnya sedikit. Namun beberapa tahun akan datang akan akan sukses alumni dari lulusan SR ini.

"Tujuan Pak Presiden ini, Sekolah Rakyat adalah jalan cepat untuk mengangkat derajat,  ini dianggap jalan yang paling cepat. Untuk mengangkat derajatnya dari kemiskinan," tukasnya.

(*)

Penulis: Andi Pausiah

Sumber: Tribun Kaltara
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved