Inginkan tak Bebankan Dana Daerah, Ombudsman RI Harap Kepastian Anggaran untuk Sekolah Rakyat

TRIBUNKALTARA.COM, TARAKAN - Setelah mengecek pelaksanaan MBG dan dapur SPPG, rombongam Ombudsman RI bergeser meninjau pelaksanaan Sekolah Rakyat (SR) pasca dilaunching kemarin.

Rombongan tiba di Sekolah Rakyat berlokasi di gedung LLK Kota Tarakan Kelurahan Kampung Enam pada pukul 10.30 WITA dan tim mengecek pelaksanaan belajar mengajar di dalam kelas kemudian sampai proses siswa makan siang lalu kembali ke kelas. 

Kata Indraza Marzuki Rais, Anggota Ombudsman RI, berkaitan pelaksanan Sekolah Rakyat, sebenarnya tujuannya menurutnya sangat mulia. Di mana bisa mengakomodir anak-anak yang kurang beruntung dari sisi ekonomi bisa mendapatkan pendidikan yang layak.

"Namun kalau kita lihat memang karena ini program awal dan masih menggunakan fasilitas-fasilitas dari Komensos ataupun dari pemerintah daerah, nah ini masih ada ketidakseragaman kalau kita lihat antara satu tempat yang lain. Jadi misalnya kamarnya ada AC di tempat lain mungkin cuma ada kipas," beber Indraza Marzuki Rais.

Baca juga: Breaking News Kunjungi Tarakan, Ombudsman RI Tinjau Dapur Makan Bergizi Gratis dan Sekolah Rakyat

Apalagi lanjutnya ada grade atau kelas 1 A, 1B dan 1C. Dan lanjutnya untuk yang saat ini ada masih di grade  1C. 

"Jadi maka sarprasnya masih kurang. Yang paling besar adalah yang 1A. Tapi balik lagi itu bukan hanya kerja Komensos. Di situ ada banyak keterlibatan. Misalnya Kemendikdasmen terkait dengan kurikulum. Kementerian PUPR terkait dengan sarana-prasarananya. Belum lagi kewenangan pemerintah daerah di sini bukan hanya sebagai penyedia lahan," bebernya.

Kembali disinggung persoalan anggaran, ia tak menampik, seharusnya  memang menggunakan anggaran dari APBN karena program Presiden RI.

"Mungkin hanya daerah menyediakan lahan. Tapi semua anggaran memang karena proyek nasional harusnya dari APBN," urainya. 

Ia menilai ini harus cepat karena jika tidak ada sarana, maka  otomatis tidak ada penerimaan murid baru di tahun depan.

" Karena memang kapasitasnya kan sudah full," jelasnya.

Disinggung terkait anggaran pusat apakah Ombudsman juga sudah menetima informasi besaran digelontorkan? Indraza mengungkapkan bahwa pihaknya juga belum melihat.

"Nah itu kami kan belum lihat ya dengan anggaran dari APBN definitifnya kan belum ya. Mungkin nanti di bulan-bulan November. Nah itu juga kita akan awasi lagi. Karena apapun juga ini program nasional. Mungkin keterlibatan daerah ada. Tapi tidak juga, jangan membebankan," jelasnya.

Apalagi diketahui,  bahwa TKD sudah dipotong dari pusat. Ia berharap Jangan juga ketika sudah dipotong, maka ditambah lagi beban operasional yang memang harus ditanggung.

Baca juga: Siswa Sekolah Rakyat di Tarakan Jalani MPLS, Pakai Kurikulum Multi Entry dan Exit, Ini Penjelasannya

"Nah itu juga perlu kita akan nanti kasih masukan kepada pemerintah pusat," bebernya.

Selanjutnya berbicara proses belajar mengajar, di SR informasi dipantaunya siswa masih masa penyesuaian. 

"Mereka kan memang ada latar belakang yang mungkin putus sekolah dulu. Atau memang belum berangkat sekolah. Karena bisa saja kelas 1 itu umurnya jauh-jauh berbeda. Tidak bisa menentu ada yang mungkin 10 tahun. Nah jadi masih ada proses kurang lebih," urainya seraya menambahkan ketika pelajaran dimulai tidak ada gap yang terlalu banyak antara mereka.

(*)

Penulis: Andi Pausiah