Bappeda Nunukan Dorong Akselerasi Pembangunan Daerah Terpencil, Fokus Konektivitas dan Layanan Dasar

TRIBUNKALTARA.COM, NUNUKAN -  Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Nunukan, Kalimantan Utara (Kaltara) terus berupaya mempercepat pemerataan pembangunan di wilayah terpencil dengan fokus pada peningkatan konektivitas dan pemenuhan layanan dasar masyarakat.

Kabid Perekonomian dan Sumber Daya Alam Bappeda Litbang, Beni, mengatakan pemerintah daerah berkomitmen memastikan sektor pendidikan dan kesehatan tetap menjadi prioritas.

“Tenaga kesehatan secara bertahap terus dipenuhi. Meskipun pembangunan fisik lain masih kurang, namun Pemerintah terus memastikan layanan dasar tetap ditanggung daerah. Untuk infrastruktur, dikerjakan bertahap dengan skala prioritas,” ujar Beni kepada TribunKaltara.com, Senin (27/10/2025), siang.

Menurutnya, salah satu langkah nyata yang dijalankan ialah program pembukaan akses jalan sepanjang 50 kilometer per tahun guna memperkuat konektivitas antar wilayah. 

Baca juga: 6 Jam Menembus Lumpur Demi Pasien, Cerita Dokter di Perbatasan Krayan Nunukan Layani Warga Terpencil

Selain itu, setiap kecamatan juga direncanakan mendapat pengadaan alat berat untuk mendukung percepatan pembangunan lokal.

Beni menambahkan, pemerintah daerah juga memberikan stimulan perbaikan rumah bagi warga miskin senilai Rp25 juta per unit, dengan target 200 unit per tahun.

“Program ini bertujuan menekan ketimpangan pembangunan dan mengurangi beban masyarakat di wilayah tertinggal,” kata Beni.

Lebih lanjut Beni sampaikab bahwa seluruh upaya tersebut merupakan bagian dari strategi percepatan pembangunan daerah yang mengedepankan pendekatan bottom-up melalui Musrenbang desa hingga kecamatan, agar setiap kebijakan benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat.

“Musrenbang menjadi kanal aspirasi utama. Hasilnya dibahas secara berjenjang dari desa hingga kabupaten, lalu dikolaborasikan dengan program prioritas kepala daerah dan hasil reses DPRD,” tutur Beni.

Ia menegaskan, usulan Musrenbang boleh di luar program prioritas pemerintah daerah, asalkan relevan dengan kebutuhan masyarakat dan mendukung arah pembangunan jangka menengah. 

Baca juga: Karhutla Meluas di Krayan, BPBD Nunukan Sebut Api Sulit Dipadamkan: Lokasi Terpencil dan Minim Alat

Namun, keterbatasan kapasitas fiskal membuat pemerataan anggaran belum bisa dilakukan secara signifikan.

“Kapasitas fiskal kita masih terbatas. Dana desa di 232 desa juga banyak digunakan untuk program wajib seperti ketahanan pangan, sehingga belum cukup menopang kebutuhan pembangunan daerah tambahan,” jelasnya.

Penulis: Febrianus Felis