Senin, 20 April 2026

Berita Tarakan Terkini

Hingga Desember 2025, Hanya 6.132 KPM di Tarakan yang Telah Dibayarkan BLTS, Begini Penyebabnya 

Dari 11.556 KPM yang dibayar 6.132 KPM atau 53 persen. Jadi gagal bayar itu ada 5.424 KPM atau 47 persen sebut Kepala Kantor Pos Tarakan.

Penulis: Andi Pausiah | Editor: Junisah
TribunKaltara.com/Andi Pausiah
PENYALURAN BLTS - Dokumentasi Desember 2025 kemarin saat awal-awal penyaluran BLTS secara tunai di Kantor Pos Cabang Tarakan. 

TRIBUNKALTARA.COM, TARAKAN - Update terkini penyaluran Bantuan Langsung Tunai Sementara (BLTS) di Tarakan Kalimantan Utara hingga 31 Desember 2025, yang telah terealisasi pembayaran mencapai 6.132 Keluaga Penerima Manfaat (KPM) atau 53 persen dari total 11.556 KPM yang menerima bantuan.

"Dari 11.556 KPM yang realisasi kami membayarkan sebanyak 6.132 KPM atau 53 persen. Kemudian gagal bayar itu sebanyak 5.424 KPM atau 47 persen," sebut Kepala Kantor Pos Cabang Tarakan, Kusuma Setia Natanegara.

Kusuma Setia Negara mengungkapkan, penyebab realisasi BLTS hanya terbayarkan 53 persen, ada empat hal. Pertama, format RT dan RW nol, kedua format name, ketiga banyak yang bekerja di site atau di tambak dan keempat KPM pindah alamat.

"RT 00 dan RW 00 Itu yang tidak bisa kami temukan, sudah kami koordinasikan dengan pendamping PKH, dengan Dinsos, dengan keluruhan yang memang semua juga mengalami kendala yang sama. Susah mencari warga yang tersebut," ungkap Kusuma Setia Negara. 

Baca juga: 1.023 KPM di Tarakan Telah Terima  BLTS Kesra, Kantor Pos Targetkan Akhir November 2025 Selesai

Untuk KPM yang tidak terbayarkan, uang dikembalikan ke pusat. Per 31 Desember 2025  uang tersebut mulai transfer ke kantor pusat. 

"Mungkin awal bulan ini sudah melakukan penyetoran ke kas negara. Untuk yang dikembalikan saya belum catat. Hanya bisa dikalikan dari total sisanya 5.424 KPM dikali Rp 900.000. Nah itu dana yang dikembalikan ke negara," paparnya.

Artinya jika total 5.424 KPM maka dikalikan Rp 900.000 total sebanyak Rp 4.881.600.000 yang dikembalikan ke kas negara. 

Menurut Kusuma Setia Negara, tentu ada evaluasi yang dilakukan pihaknya  bersama Dinsos Tarakan dan pendamping serta kelurahan. Dalam hal ini harus dilakukan perbaikan ulang ke pusat untuk datanya. 

(*)

Penulis: Andi Pausiah

 

Sumber: Tribun Kaltara
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
KOMENTAR

Berita Terkini

© 2026 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved