Pengurus PKB Kaltara Dikukuhkan, Herman Target 19 Kursi DPRD di Pemilu 2029

Ringkasan Berita:

• Pengurus DPW PKB Kaltara resmi dikukuhkan di Tarakan (14/2/2026) disertai orientasi politik & Muskerwil.
• Muskerwil PKB jadi dasar program, lanjut Muscab Feb–Apr 2026, target PAC 100 persen di seluruh kecamatan.
• Target 2029, PKB Kaltara bidik 19 kursi DPRD di provinsi & kabupaten/kota.

TRIBUNKALTARA.COM, TARAKAN  – Dewan Pengurus Wilayah (DPW) Partai Kebangkitan Bangsa ( PKB) Kalimantan Utara resmi dikukuhkan.

Pengukuhan kepengurusan tersebut dirangkaikan dengan Orientasi Politik dan Musyawarah Kerja Wilayah (Muskerwil), yang digelar di Swiss-Belhotel Tarakan, Sabtu (14/2/2026) sore kemarin 

Kegiatan ini menjadi momentum konsolidasi besar PKB Kaltara menjelang agenda politik nasional dan daerah ke depan.

Sejumlah tokoh nasional turut hadir dalam acara tersebut, di antaranya Zainul Munasichin selaku Wakil Sekretaris Jenderal DPP PKB, dan Anggota DPR RI Komisi IX, kemudian ada juga Farida Faricha, kader PKB yang saat ini duduk sebagai Wakil Menteri Koperasi Republik Indonesia serta  Syafruddin, Anggota DPR-RI komisi 12 yang juga kader PKB.

Ketua DPW PKB Kalimantan Utara, Herman, menyampaikan bahwa rangkaian kegiatan kepartaian ini merupakan bagian dari proses nasional yang dilaksanakan serentak di seluruh Indonesia.

Prosesi mulai dari Muswil, pelantikan KSP dan Dewan Syuro telah dilaksanakan secara serentak di 38 provinsi pada 2 hingga 4 Februari di Jakarta kemarin.

"Setelah itu dilanjutkan orientasi akurasi kebijakan, kemudian pelantikan, dan  lanjutkan dengan prosesi pengukuhan kepengurusan DPW,” ujar Herman.

Baca juga: Fraksi PKB-NasDem-PAN DPRD Kaltara: Efisiensi Anggaran Tidak Boleh Korbankan Pelayanan Publik

Ia menjelaskan, pengukuhan pengurus DPW PKB dilakukan secara bertahap sejak 7 Februari hingga 14 Februari 2026 oleh DPP PKB. 

Kalimantan Utara menjadi salah satu provinsi yang dijadwalkan pada hari terakhir rangkaian tersebut.

“Alhamdulillah prosesnya berjalan lancar.

Tinggal kita lanjutkan dengan orientasi politik agar pemahaman kader dan pengurus semakin mendalam.

Politik itu bukan hanya bicara soal merebut kursi, tapi bagaimana ketika kita duduk, sumber daya manusia kita punya kapasitas, kapabilitas, dan bisa benar-benar bermanfaat bagi masyarakat yang kita wakili,” tegasnya.