DPRD Nunukan Sahkan 3 Raperda Inisiatif dan 1 Usulan Pemda, Pembentukan Desa Baru hingga Hak Ulayat

Selain itu, pengakuan terhadap hak ulayat masyarakat hukum adat Lundayeh dinilai penting untuk menjaga kelestarian lingkungan, pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan, serta mempertahankan nilai budaya lokal.

Raperda tentang bantuan hukum juga dinilai krusial untuk menjamin akses keadilan bagi masyarakat kurang mampu, baik melalui jalur litigasi maupun non-litigasi.

Rapat paripurna ditutup sekitar pukul 16.15 WITA setelah dilakukan penandatanganan kesepakatan antara DPRD Kabupaten Nunukan dan Pemerintah Kabupaten Nunukan.

Keputusan tersebut dituangkan dalam Keputusan DPRD Kabupaten Nunukan Nomor 2 Tahun 2026 tentang Persetujuan terhadap Empat Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan.

(*)

Penulis: Fatimah Majid